Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa saat ini belum ada pertimbangan untuk menarik keanggotaan Indonesia dari Dewan Perdamaian Gaza atau BoP. Pemerintah menilai bahwa kegiatan BoP hingga kini masih selaras dengan upaya menjaga stabilitas dan mendukung konstruksi perdamaian di Palestina, sebuah isu yang selalu menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat (6/3), menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP dipandang konsisten dengan prinsip konstitusi dan kepentingan nasional. Mewengkang juga menekankan bahwa tujuan utama BoP adalah mencapai kedamaian dan stabilitas di Palestina. “Kami sangat sadar akan keingintahuan publik terkait status keanggotaan Indonesia dalam BoP. Kami ingin menekankan bahwa semua keputusan terkait partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional,” ujar Yvonne, memastikan transparansi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Meskipun demikian, Presiden Prabowo Subianto belum secara tegas menyatakan penarikan diri dari BoP. Beliau hanya mengisyaratkan adanya evaluasi keanggotaan BoP saat berdialog dengan lebih dari 160 kiai dan ulama dalam acara silaturahmi di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis (5/3) malam. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menjelaskan niat dan tujuan utama Indonesia bergabung dengan BoP adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Jika tidak untuk kemerdekaan Palestina, Beliau siap mundur. Itu yang terbaru dari beliau. Beliau berkomitmen semua yang dilakukan untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina,” kata Cholil, seperti dikutip pada Jumat (6/3). Menurut Kiai Cholil, dalam pertemuan dengan para ulama tersebut, Prabowo beberapa kali menegaskan kesiapannya untuk keluar dari BoP jika organisasi itu melenceng dari tujuan awalnya. Indonesia, lanjutnya, bergabung di BoP lantaran ingin turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.
Kiai Cholil juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada pembahasan yang mengaitkan masa depan BoP dengan serangan sepihak terhadap Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai penggagas BoP, maupun Israel yang juga merupakan anggota BoP. “BoP spesifik untuk Palestina,” tegas Kiai Cholil, menggarisbawahi fokus utama dewan tersebut. Opsi untuk keluar dari BoP sendiri pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan para kiai dan ulama dalam pertemuan di Istana pada 3 Februari 2026.
Isu mengenai keberlanjutan keanggotaan Indonesia di BoP ini mencuat setelah adanya serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Agung Ayatullah Khamenei. Mantan Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, menilai bahwa perdebatan ini muncul karena situasi konflik yang berkembang tersebut berpotensi melemahkan efektivitas organisasi BoP. Pemerintah saat ini disebut tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap posisi Indonesia dalam BoP, sambil terus memantau seluruh perkembangan terkini sebelum mengambil keputusan akhir. “Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar. Itu sangat jelas, beliau (Prabowo) tidak menutupi,” kata Hassan pada Selasa (3/3), menggambarkan sikap tegas Presiden terkait komitmen Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza.