Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di Indonesia menghadapi kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan sejak Agustus lalu. Situasi ini, berdasarkan dugaan awal, dipicu oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat, yang kini cenderung beralih dari BBM bersubsidi ke jenis non-subsidi. Pergeseran ini secara langsung meningkatkan permintaan pada badan usaha swasta.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, pada tanggal 3 September, mengonfirmasi adanya peningkatan permintaan untuk pasokan BBM non-subsidi di SPBU swasta. Namun, di sisi lain, perusahaan migas swasta justru kesulitan memenuhi lonjakan permintaan tersebut. Kendala utama muncul dari kebijakan Kementerian ESDM yang membatasi kuota impor BBM, yakni maksimal 110% dari kuota tahun sebelumnya. Selain pembatasan kuota, Kementerian juga mengarahkan perusahaan swasta untuk melakukan impor melalui PT Pertamina (Persero).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada Jumat, 19 September, menjelaskan bahwa penambahan kuota impor sebesar 110% memang telah diberikan. Akan tetapi, kuota tersebut ternyata habis sebelum tahun 2025 berakhir, menandakan ketidakcukupan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.
Baca juga:
- Skema Impor BBM B to B Disebut Bisa Perkuat Bargaining Power
- Kementerian ESDM: SPBU Swasta Sudah Bisa Manfaatkan Kargo Impor BBM Pertamina
- Bos Pertamina Jelaskan Skema Impor BBM, Bisa Diracik Sesuai Resep SPBU Swasta
Menyikapi permasalahan ini, Kementerian ESDM bersama badan usaha SPBU swasta akhirnya mencapai kesepakatan. Perusahaan swasta kini diperbolehkan untuk tetap mengimpor bensin, namun prosesnya harus difasilitasi melalui perusahaan negara, PT Pertamina (Persero). “Badan usaha SPBU swasta setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya adalah harus berbasis base fuel. Jadi produknya saja, nanti dicampur di tangki SPBU masing-masing. Ini solusi,” ujar Bahlil dalam kesempatan yang sama, menjabarkan mekanisme kolaborasi tersebut.
Salah satu operator yang terdampak parah adalah SPBU Shell. Akibat kelangkaan stok BBM, para pegawainya berupaya keras mengoptimalkan penjualan produk-produk non-BBM, seperti minimarket dan layanan bengkel. Upaya ini dilakukan sebagai strategi adaptasi menghadapi kondisi pasokan yang tidak stabil.
President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia, Inggrid Siburian, menjelaskan bahwa perusahaan melakukan penyesuaian operasional di seluruh jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap. Pernyataan ini disampaikan seperti dikutip Antara, pada Selasa, 16 September, menunjukkan komitmen Shell untuk tetap melayani pelanggan di tengah tantangan pasokan BBM.
Ringkasan
SPBU swasta di Indonesia mengalami kelangkaan BBM sejak Agustus akibat pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM non-subsidi. Permintaan meningkat, namun perusahaan swasta kesulitan memenuhi karena pembatasan kuota impor BBM oleh Kementerian ESDM, maksimal 110% dari kuota tahun sebelumnya dan keharusan impor melalui Pertamina.
Kuota impor yang diberikan ternyata habis sebelum akhir tahun 2025, menandakan ketidakcukupan pasokan. Kementerian ESDM dan SPBU swasta sepakat perusahaan swasta tetap bisa impor bensin melalui Pertamina. SPBU Shell, salah satu operator terdampak, mengoptimalkan penjualan produk non-BBM sebagai strategi adaptasi.