Marak Siswa Keracunan MBG, Prabowo akan Panggil Kepala Badan Gizi Nasional

Presiden Prabowo Subianto telah menggarisbawahi komitmennya untuk segera menangani maraknya kasus keracunan yang menimpa siswa sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyikapi insiden ini, Presiden Prabowo berencana memanggil langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya untuk membahas langkah-langkah penanganan.

Dari luar negeri, Presiden Prabowo menyatakan telah memantau serius perkembangan kasus keracunan dalam program strategis ini. “Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kami akan diskusikan,” tegas Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Sabtu, seperti dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden. Komitmen ini menunjukkan prioritas tinggi pemerintah dalam memastikan keamanan dan kualitas gizi bagi para penerima manfaat.

Prabowo mengakui bahwa MBG adalah program besar yang berpotensi menghadapi tantangan atau kekurangan di fase awal implementasinya. Namun, ia tetap optimis bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan baik. Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan agar kasus keracunan makanan ini tidak menjadi objek politisasi, menekankan bahwa fokus utama adalah pada kesejahteraan anak-anak.

Program Makan Bergizi Gratis dicanangkan khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, bahkan ada yang masih harus bertahan hidup hanya dengan nasi dan garam. Oleh karena itu, keberlanjutan dan keberhasilan program ini menjadi krusial. “Makanya ini (keracunan MBG) harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” ujar Prabowo, menegaskan tekadnya untuk menuntaskan masalah tersebut demi masa depan generasi penerus bangsa.

Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sejak Januari hingga 25 September, telah terjadi 5.914 kasus keracunan yang dialami oleh penerima manfaat MBG. Insiden ini tersebar di 70 lokasi berbeda, dengan korban yang melibatkan tidak hanya anak sekolah tetapi juga ibu hamil. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan BGN.

Secara lebih rinci, kasus keracunan ini tersebar di tiga wilayah, dengan Wilayah II atau Pulau Jawa mencatat angka tertinggi, yakni 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. Data ini menyoroti perlunya pengawasan ketat dan peningkatan standar kebersihan serta sanitasi di wilayah padat penduduk.

Menanggapi situasi ini, BGN mendesak semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program ini untuk segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Sertifikasi ini adalah jaminan standar kebersihan dan keamanan pangan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), memberikan batas waktu tegas. “Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” tegasnya, menegaskan komitmen BGN dalam menjaga kualitas dan keamanan program MBG.