Menperin bicarakan nasib insentif EV dengan Kemenkeu, tekan beban BBM

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pemberian insentif untuk kendaraan listrik (EV) merupakan langkah strategis pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memacu pertumbuhan industri otomotif nasional, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

“Kami telah mendiskusikan berbagai opsi insentif sebagai bentuk stimulus. Jika pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, langkah ini akan semakin relevan dengan kebutuhan transisi energi saat ini,” ujar Agus seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Agus menjelaskan bahwa skema insentif tersebut kini menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah dimatangkan oleh kementerian terkait. Langkah ini diprioritaskan guna memperkuat sektor manufaktur nasional di tengah bayang-bayang tekanan ekonomi global. Menurutnya, arah kebijakan kendaraan listrik kini tidak lagi sekadar berfokus pada pengurangan emisi karbon, melainkan telah meluas menjadi instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi yang lebih luas.

Baca juga:

• Apakah Kendaraan Listrik Bisa Mendadak Mati Jika Melintasi Rel Kereta?
• Industri Sambut Insentif Kendaraan Listrik, Sebut Daerah Bisa Panen Investasi
• Menkeu Purbaya Kaji Opsi Berikan Insentif Baru untuk Kendaraan Listrik

Kendaraan Listrik Sebagai Solusi Subsidi BBM

Pemberian insentif EV dinilai mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM, yang secara langsung akan berdampak pada berkurangnya beban subsidi energi negara. “Sekarang ada hal yang lebih krusial, yaitu bagaimana kita bisa menekan penggunaan BBM agar beban subsidi pemerintah bisa lebih efisien,” jelas Agus.

Selain efisiensi subsidi, insentif dipandang sebagai instrumen vital untuk memperkuat daya saing industri otomotif dalam negeri. Agus menekankan bahwa pemberian stimulus yang tepat dapat menjaga produktivitas sektor manufaktur sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terserap di industri tersebut. Ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari pelaku industri, saat ini telah terjadi pergeseran preferensi pasar menuju kendaraan yang lebih hemat energi dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Momentum ini dinilai sangat tepat bagi pemerintah untuk segera mempercepat implementasi kebijakan insentif kendaraan listrik.

Terkait teknis pelaksanaan, Agus menegaskan bahwa detail mengenai bentuk, skema, dan waktu penerapan insentif sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Keuangan. “Bagaimana bentuk insentif dan skemanya, itu bisa dibicarakan langsung dengan Menteri Keuangan. Namun, ini memang menjadi salah satu isu utama yang sedang kami bahas bersama,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) pada 9 April lalu, menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji kelanjutan insentif baru untuk kendaraan listrik. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk memperkuat pasar otomotif domestik serta mempercepat transisi menuju kendaraan listrik dan hibrida.

Data dari GAIKINDO menunjukkan adanya peningkatan penjualan mobil pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang didorong oleh lonjakan signifikan dalam adopsi kendaraan listrik. Menutup pernyataannya, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kebijakan bagi industri otomotif agar lebih kompetitif di pasar global sekaligus mendorong transisi energi yang lebih bersih.