JAKARTA — Memasuki tahun 2026, bank sentral di Thailand dan Indonesia menghadapi lanskap ekonomi yang menantang. Tekanan ekonomi global, risiko politik domestik, serta dampak tarif Amerika Serikat secara kolektif mendorong arah kebijakan moneter kedua negara menuju pelonggaran. Namun, strategi yang ditempuh masing-masing bank sentral menunjukkan perbedaan fundamental yang menarik.
Menurut laporan Bloomberg pada Kamis (18/12/2025), Bank of Thailand (BOT) dan Bank Indonesia (BI) baru-baru ini menetapkan kebijakan suku bunga acuannya. BOT mengambil langkah progresif dengan memangkas suku bunga, sementara BI memilih untuk mempertahankan tingkat suku bunga, seraya mencermati berbagai risiko yang membayangi prospek ekonomi di tahun mendatang.
Perbedaan utama di balik keputusan tersebut terletak pada dinamika pergerakan mata uang masing-masing. Meskipun sama-sama berhadapan dengan tekanan pasar, Thailand secara strategis membutuhkan pelemahan mata uang baht guna mendorong daya saing ekspornya. Sebaliknya, Indonesia berupaya keras menarik arus modal masuk demi menopang stabilitas dan penguatan nilai tukar rupiah.
Kondisi ini tercermin dari kinerja mata uang, di mana baht tercatat telah menguat lebih dari 8% sepanjang tahun ini. Sementara itu, rupiah justru mengalami pelemahan sebesar 3,03% dalam periode yang sama.
Gubernur Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, dalam pidatonya pada Kamis (18/12/2025), menekankan pentingnya “langkah-langkah bertahap untuk mengelola pergerakan baht.”
Vitai menambahkan bahwa suku bunga acuan masih berpeluang untuk diturunkan lebih lanjut, meskipun bank sentral perlu berhati-hati dalam mengelola ruang kebijakan yang semakin terbatas. Sejalan dengan itu, Bank of Thailand juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi 1,5%, mengutip lemahnya permintaan domestik dan imbas tarif AS sebagai pemicu utama.
Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa otoritas moneter akan terus mengevaluasi ruang untuk pemangkasan suku bunga lanjutan. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi serta agenda Presiden Prabowo Subianto yang ambisius untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Para ekonom Barclays Plc, dalam catatan riset mereka, mengidentifikasi depresiasi rupiah sebagai alasan paling kuat di balik keputusan Bank Indonesia untuk kembali menahan suku bunga. Hal ini menunjukkan prioritas BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar.
“Kami melihat sedikit bukti bahwa bank sentral kini sepenuhnya puas dengan kinerja pertumbuhan ekonomi dan kredit hingga benar-benar menghentikan arah pelonggaran kebijakan,” jelas mereka, menyiratkan bahwa BI masih berpotensi melonggarkan kebijakan di masa depan.
Thailand
Komite Kebijakan Moneter Bank of Thailand (BOT) dengan suara bulat memutuskan untuk memangkas suku bunga repurchase tenor satu hari sebesar 25 basis poin, menurunkannya menjadi 1,25%. Ini adalah pemangkasan kelima dalam 14 bulan terakhir, selaras dengan prediksi mayoritas ekonom (23 dari 24) yang disurvei Bloomberg.
Dalam pernyataan resminya, komite BOT menguraikan, “Dengan perlambatan ekonomi yang kian nyata serta meningkatnya berbagai risiko, kebijakan moneter dapat dibuat lebih akomodatif untuk memastikan kondisi keuangan mendukung pemulihan ekonomi dan meringankan beban utang kelompok rentan.” Keputusan ini menegaskan komitmen mereka terhadap pemulihan.
Guncangan berturut-turut yang dihadapi Thailand, termasuk dampak tarif timbal balik AS, banjir parah di wilayah selatan, dan bentrokan mematikan di perbatasan dengan Kamboja, menggarisbawahi urgensi pelonggaran kebijakan lanjutan.
Menariknya, pasca-keputusan ini, nilai tukar baht dan indeks saham acuan Thailand—yang sempat menjadi salah satu bursa dengan kinerja terburuk secara global tahun ini—bergerak relatif stabil.
Situasi politik domestik juga turut memengaruhi prospek ekonomi Thailand. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah membubarkan parlemen awal bulan ini, menjadwalkan pemilu pada 8 Februari. Bank of Thailand telah memperhitungkan potensi keterlambatan anggaran selama dua hingga tiga bulan dalam proyeksinya, menyusul ketidakpastian politik ini.
Namun, Vitai menegaskan bahwa kebijakan moneter semata tidaklah cukup untuk mengatasi “normal baru” pertumbuhan rendah Thailand. Negara ini masih dibebani oleh produktivitas yang stagnan, tingkat utang yang tinggi, dan populasi yang menua, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.
Pemangkasan suku bunga sebelumnya, menurut Vitai, hanya mampu mendorong pertumbuhan PDB sekitar 0,2%. Oleh karena itu, kebijakan moneter perlu dilengkapi dengan kebijakan yang lebih terarah untuk membantu debitur dan usaha kecil agar pemulihan ekonomi lebih efektif dan merata.
Indonesia
Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) memilih untuk mempertahankan BI-Rate di level 4,75% pada Rabu, sesuai dengan perkiraan mayoritas ekonom (22 dari 35) dalam survei Bloomberg. Sisanya memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin.
Keputusan BI ini secara jelas menegaskan fokus utama bank sentral pada stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini terjadi di tengah gejolak arus keluar dana asing yang dipicu oleh kinerja pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal serta kekhawatiran terhadap potensi pembengkakan belanja negara untuk mendukung kebijakan populis Presiden Prabowo.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa permintaan kredit di sektor usaha masih lesu akibat kecenderungan pelaku usaha untuk bersikap wait and see di tengah tingginya biaya pinjaman. Dalam menyikapi hal ini, BI kembali mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan memperkuat insentif guna memacu penyaluran pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Bank Indonesia menyatakan akan terus mencermati prospek nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai penentu utama dalam memutuskan waktu pemangkasan suku bunga pada tahun 2026. Ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan berbasis data.
Para analis memprediksi bahwa tekanan harga yang terus-menerus, arus keluar obligasi yang signifikan, serta pasokan valuta asing yang lebih ketat—terutama terkait rencana perubahan aturan penahanan devisa hasil ekspor (DHE)—berpotensi menunda pelonggaran kebijakan moneter yang diharapkan.
“Kami melihat hambatan yang cukup besar bagi BI untuk memangkas suku bunga pada Januari, bahkan Februari,” ujar ekonom Citigroup Inc., Helmi Arman. Ia bahkan memundurkan proyeksinya untuk pemangkasan 25 basis poin masing-masing pada Maret dan Mei, mengindikasikan bahwa BI akan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah pelonggaran kebijakan.