Rusia menegaskan tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang menerapkan kebijakan pembatasan harga. Ini merupakan respons keras Moskow terhadap tekanan Barat yang dianggap merusak fundamental mekanisme pasar global.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, secara eksplisit menyatakan bahwa skema pembatasan harga adalah tindakan anti-pasar yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia. “Rusia tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung skema provokatif ini,” tegas Rudenko dalam wawancara dengan harian Rusia Izvestia, sebagaimana dikutip oleh Anadolu Ajansi pada Selasa (31/3). Ia juga menyoroti komitmen beberapa negara terhadap kebijakan tersebut, termasuk Jepang yang dinilai mengikuti skema pembatasan harga minyak Rusia.
Kebijakan pembatasan harga minyak Rusia sendiri telah diberlakukan oleh kelompok G7 sejak Desember 2022. Skema ini dirancang dengan tujuan utama menekan pendapatan energi Rusia tanpa mengganggu pasokan minyak global, melalui pembatasan layanan pengiriman bagi minyak yang dijual di atas harga tertentu.
Namun, lanskap pasar energi global kini diperkeruh dengan dimensi baru. Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang berkobar sejak 28 Februari telah memicu lonjakan harga minyak yang signifikan. Situasi semakin tegang setelah Iran melakukan pembalasan dengan mengancam akan menutup Selat Hormuz, sebuah jalur krusial yang dilewati seperlima dari pasokan minyak harian dunia.
Mengutip laporan Russia’s Pivot to Asia, Kepala Ekonom JP Morgan Bruce Kasman memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz dapat mendorong harga minyak mencapai US$150 per barel atau setara Rp2,55 juta per barel, dengan potensi kenaikan lebih lanjut. Proyeksi ini menggarisbawahi kerentanan pasar global terhadap gejolak geopolitik.
Dalam upaya meredam lonjakan harga yang semakin tak terkendali, Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan sempat memberikan pengecualian sementara terhadap transaksi minyak Rusia. Kebijakan yang berlaku hingga 12 April ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian sanksi yang ditujukan untuk menstabilkan harga energi global. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga energi, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik di Iran.
Di sisi lain, Rusia telah memberikan sinyal jelas mengenai pergeseran arah ekspor energinya. Moskow memprioritaskan pasokan gas alam cair (LNG) ke kawasan Asia dan menegaskan bahwa negara-negara yang dianggap tidak bersahabat akan berada di urutan terakhir dalam distribusi LNG Rusia. Langkah ini sejalan dengan rencana Uni Eropa yang menargetkan penghentian total impor LNG dari Rusia pada tahun 2027. Sebagai respons, Rusia justru menyatakan akan mempercepat pengalihan pasokan ke pasar alternatif yang dinilai lebih menjanjikan. Negara-negara seperti Cina, India, dan Vietnam kini menjadi fokus utama ekspor energi Rusia, seiring dengan pertumbuhan permintaan yang tinggi di kawasan tersebut.