Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam klasifikasi anggaran pendidikan bukanlah suatu masalah yang perlu diperdebatkan. Menurutnya, langkah ini justru merupakan sebuah strategi anggaran yang cerdas dan patut mendapatkan apresiasi, bukan malah dipolitisasi atau dianggap sebagai salah alokasi.
“Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas, bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, yang dikutip pada Jumat (27/2). Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan strategi alokasi anggaran yang diambil pemerintah ketika kebijakan memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG. Dengan demikian, terjadi kebijakan anggaran lintas sektor atau cross-cutting budget policy sebagai pendekatan strategis.
Misbakhun lebih lanjut menguraikan bahwa kebijakan cross-cutting ini sangat diperlukan mengingat target jumlah penerima manfaat MBG yang ambisius, mencapai 83 juta jiwa. “Kebijakan ini kaitannya dengan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya,” jelasnya. Hal ini relevan karena fungsi utama program tersebut adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia, yang sebagian besar berada dalam rentang usia siswa sekolah, sehingga secara alami memiliki keterkaitan dengan sektor pendidikan.
Pelaksanaan MBG yang direncanakan pada tahun 2026 ini, menurut Misbakhun, diproyeksikan berjalan lancar, didukung oleh beroperasinya Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara baik. Ia juga menilai, upaya untuk membenturkan alokasi anggaran program MBG dengan dana pendidikan adalah pandangan yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Misbakhun menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah tidak akan mengurangi alokasi anggaran untuk sektor tersebut.
Sebaliknya, Misbakhun menegaskan bahwa anggaran pendidikan justru terus diperkuat dan menunjukkan komitmen nyata pemerintah. Sebagai bukti, ia menyebutkan adanya pembangunan Sekolah Rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2026 sebagai penggerak teknisnya. “Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah,” pungkasnya, menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan tetap menjadi prioritas utama.