Konflik yang memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini mulai memicu gelombang kekhawatiran global, memaksa sejumlah negara untuk segera menyiapkan berbagai langkah darurat. Eskalasi di kawasan Timur Tengah ini telah memicu lonjakan drastis harga energi dunia dan mengancam stabilitas rantai pasok global.
Perang yang berkecamuk di Timur Tengah telah mendorong harga minyak mentah melonjak tajam, mendekati angka US$120 per barel dari posisi sekitar US$72 per barel sebelum konflik. Lonjakan harga ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam akan gangguan pasokan energi, terutama setelah terganggunya jalur pelayaran vital di Selat Hormuz yang menjadi arteri bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia. Dampak krisis ini tidak hanya terbatas pada minyak; berbagai komoditas lain seperti gas alam cair (LNG), pupuk, dan bahan bakar jet turut mengalami kenaikan harga. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan risiko inflasi global dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia.
Baca juga:
- Pemerintah Kaji Opsi Tambah Subsidi Imbas Harga Minyak Naik Akibat Perang Iran
- Purbaya Belum Akan Revisi APBN dengan Lonjakan Harga Minyak Saat Ini
- Perang Iran, Alarm Moody’s–Fitch, dan Risiko APBN jika Memaksakan MBG dan Kopdes
Negara-Negara Ambil Langkah Darurat
Situasi genting ini mendorong banyak negara untuk segera bertindak. Menurut laporan Bloomberg, sejak Rabu (11/3), sejumlah negara mulai mengkaji opsi-opsi kebijakan krusial, beralih dari sikap “menunggu dan mengamati” menjadi tindakan konkret menghadapi perkembangan perang Iran dengan AS dan Israel.
Berbagai inisiatif kebijakan darurat pun mulai bermunculan. Presiden Korea Selatan menyerukan pembatasan harga bahan bakar untuk melindungi warganya. Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan dukungan finansial bagi rumah tangga yang terdampak, sementara pejabat India secara aktif mencari cara untuk meredam lonjakan biaya energi. Secara kolektif, para pembuat kebijakan dan menteri keuangan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) menggelar pertemuan virtual pada Senin (9/3) untuk membahas kemungkinan pelepasan cadangan minyak strategis secara terkoordinasi. Mereka menyatakan kesiapan penuh untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk dukungan untuk pasokan energi global melalui pelepasan cadangan.
Menteri Keuangan Prancis, Roland Lescure, menjelaskan bahwa keputusan final untuk pelepasan cadangan bahan bakar belum diambil. Namun, pemerintah terus memantau situasi dengan cermat bersama Badan Energi Internasional (IEA). Sebagai informasi, pelepasan cadangan minyak strategis secara terkoordinasi merupakan langkah luar biasa yang hanya pernah dilakukan lima kali sebelumnya, termasuk dua kali pasca-invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.
Di Asia Tenggara, beberapa negara juga telah mengambil langkah proaktif. Vietnam menurunkan tarif impor untuk beberapa produk minyak bumi, sementara Thailand meningkatkan penggunaan campuran biofuel guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan membekukan harga gas memasak. Indonesia dan Malaysia, di sisi lain, memilih untuk mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi, membiarkan anggaran pemerintah menanggung beban dampaknya. Filipina mengambil pendekatan yang lebih ketat dengan mewajibkan penghematan listrik dan mempersingkat minggu kerja menjadi empat hari, mengingat negara tropis ini hanya memiliki stok bahan bakar hingga April dan sedang memasuki musim panas, periode puncak permintaan energi.
Dampak Ekonomi Global
Meskipun produsen energi terbesar dunia seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Arab Saudi mungkin relatif lebih terlindungi dari gejolak harga minyak, dampak akhirnya akan terasa secara global. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat signifikan karena konsumen dan pelaku usaha terpaksa menekan pengeluaran di tengah kenaikan harga yang tak terhindarkan.
Bagi bank sentral, kombinasi kenaikan harga dan perlambatan pertumbuhan menciptakan prospek kebijakan moneter yang jauh lebih rumit. Meskipun para pejabat mungkin awalnya mengabaikan lonjakan harga awal, jika kondisi ini berlangsung lama, kemungkinan besar mereka harus berbalik arah dari rencana penurunan suku bunga menjadi kenaikan suku bunga. Para pelaku pasar global telah mulai mengurangi ekspektasi terhadap kecepatan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve tahun ini, serta menyesuaikan perkiraan terhadap kebijakan Bank Sentral Eropa dan Bank of England.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah untuk meredam guncangan energi ini juga sangat terbatas. Bertahun-tahun menghadapi berbagai krisis telah membuat pemerintah menanggung utang besar, mengurangi fleksibilitas fiskal. Total utang global melonjak ke rekor US$348 triliun tahun lalu, mencatat kenaikan tahunan tercepat sejak pandemi, menurut laporan Institute of International Finance, karena pemerintah meningkatkan pembiayaan utang.
Negara-negara berkembang menghadapi kebutuhan pembiayaan ulang lebih dari US$9 triliun tahun ini, meningkatkan risiko di tengah kondisi likuiditas global yang berfluktuasi. Fitch Ratings menilai bahwa perang ini juga secara signifikan meningkatkan risiko kredit bagi negara berkembang. Harga minyak yang lebih tinggi secara langsung meningkatkan beban subsidi dan impor, serta berpotensi mengganggu arus remitansi, pariwisata, dan investasi. Fitch menilai India dan Filipina termasuk di antara negara-negara yang paling rentan karena impor bahan bakar fosil bersih mereka melebihi 3 persen dari produk domestik bruto. Tak mengherankan, negara-negara berkembang di Asia sangat rentan terhadap dampak ekonomi tersebut, dengan pengemudi di kota-kota padat seperti Hanoi dan Manila bahkan telah mengalami antrean panjang untuk mengisi bahan bakar.