Sponsored

OJK Papua Barat Diresmikan: Lindungi Ekonomi, Tarik Investor!

Manokwari — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi membuka Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Manokwari, sebuah langkah strategis yang menegaskan komitmen kuat lembaga tersebut untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kehadiran kantor baru ini bertujuan untuk memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor-sektor produktif di daerah, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Sponsored

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam sambutannya pada acara peresmian yang berlangsung di kota Manokwari pada hari Jumat. Mahendra menekankan bahwa kehadiran OJK di daerah bukan sekadar perpanjangan tangan dari pusat, melainkan merupakan ujung tombak yang berperan krusial dalam mengeksekusi kebijakan dan memastikan inklusi keuangan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Mahendra Siregar mengungkapkan harapannya bahwa keberadaan Kantor OJK di Manokwari akan menjadi pilar penguat koordinasi yang sinergis dengan pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah timur Indonesia. Optimalisasi kerja pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan yang dilakukan OJK di daerah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Menyambut baik inisiatif ini, Gubernur Papua Barat Daya Dominggus, menyampaikan keyakinannya bahwa keberadaan OJK akan memegang peran vital dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, menurutnya, dapat dicapai melalui berbagai program kerja strategis, terutama yang diusung oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat, Dominggus juga menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK atas komitmen nyata dalam mendorong perkembangan perekonomian serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Papua Barat.

Acara peresmian Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, serta jajaran Forkompinda dan Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (IJK) yang beroperasi di wilayah Papua Barat.

Peran Strategis Kantor di Papua

Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya akan dipimpin oleh Budi Rahman selaku Kepala OJK. Ia mengemban tanggung jawab penting untuk mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan di satu kota dan dua belas kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Wilayah cakupan ini meliputi Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw.

Data terakhir hingga November 2025 menunjukkan bahwa sektor perbankan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki jaringan yang cukup luas. Tercatat sebanyak 178 Kantor Cabang Bank Umum Konvensional dan 6 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) beroperasi di wilayah ini. Sementara itu, untuk sektor jasa keuangan non-bank, terdapat 74 jaringan kantor yang terdiri dari 18 jaringan kantor sektor Pasar Modal, serta 56 jaringan kantor yang mencakup sektor Perasuransian, Perusahaan Pergadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Ringkasan

OJK secara resmi membuka Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Manokwari untuk memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan UMKM, dan meningkatkan perlindungan konsumen. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan bahwa kantor ini akan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan inklusi keuangan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Gubernur Papua Barat Daya, Dominggus, menyambut baik inisiatif ini dan meyakini OJK akan berperan vital dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kerja strategis TPAKD. Kantor OJK ini akan dipimpin oleh Budi Rahman dan bertanggung jawab mengawasi serta mengembangkan sektor jasa keuangan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang mencakup berbagai kota dan kabupaten.

Sponsored