OpenAI, inovator di balik ChatGPT yang revolusioner, secara resmi mendesak Jaksa Agung California dan Delaware untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Elon Musk. Permintaan ini muncul di tengah dugaan kuat terkait praktik anti-persaingan bisnis yang dilakukan oleh Musk, yang disebut-sebut berupaya mengganggu dan melemahkan langkah restrukturisasi krusial di perusahaan pengembang kecerdasan buatan tersebut.
Dalam sebuah surat resmi kepada Jaksa Agung California, Rob Bonta, dan Jaksa Agung Delaware, Kathy Jennings, yang tertanggal Senin (6/4) waktu AS dan dikutip oleh The Hill pada Selasa (7/4), Kepala Strategi OpenAI, Jason Kwon, mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Kwon menegaskan, “Kami menulis surat ini untuk memberitahukan kepada kantor Anda tentang upaya berkelanjutan dan terus-menerus yang dilakukan oleh Elon Musk untuk melemahkan kesepakatan yang telah kami capai sebagai bagian dari rekapitalisasi guna memastikan bahwa OpenAI terus memajukan misinya.” Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi intervensi hukum untuk melindungi visi dan operasional OpenAI.
Untuk memahami konteks di balik polemik ini, penting untuk meninjau sejarah dan evolusi struktur OpenAI. Didirikan pada tahun 2015 sebagai organisasi nirlaba dengan misi mulia, OpenAI kemudian memperkenalkan divisi laba pada tahun 2019. Perubahan signifikan terjadi pada Oktober 2025, ketika perusahaan mengambil langkah berani untuk mentransformasi entitas labanya menjadi perusahaan kepentingan publik, yang secara fundamental tetap berada di bawah kendali ketat organisasi nirlaba awalnya.
Sebelum mencapai struktur kepentingan publik tersebut, OpenAI sebenarnya sempat berupaya beralih ke model yang sepenuhnya berorientasi laba, dengan ambisi untuk melepaskan diri dari kendali organisasi nirlaba. Namun, rencana ambisius tersebut akhirnya dibatalkan pada Mei 2025, sebuah keputusan yang diambil setelah serangkaian diskusi dan konsultasi penting dengan kantor Jaksa Agung Bonta dan Jennings, menunjukkan peran krusial para pejabat tersebut dalam arah strategis OpenAI.
Ketegangan antara Musk dan OpenAI semakin memanas ketika laporan mengenai upaya restrukturisasi ini mulai beredar luas pada tahun 2024. Merespons hal tersebut, Elon Musk melancarkan gugatan hukum terhadap OpenAI, beserta CEO-nya, Sam Altman, dan salah satu pendirinya, Greg Brockman. Langkah ini menjadi penanda awal dari konflik berkepanjangan yang kini menjadi sorotan publik.
Dalam gugatannya, pemilik raksasa teknologi seperti SpaceX dan Tesla ini secara eksplisit menuduh para petinggi OpenAI telah memanipulasi dirinya agar turut serta dalam pendirian dan dukungan finansial awal perusahaan tersebut. Di tengah perselisihan ini, Musk juga tidak tinggal diam. Ia bahkan telah mendirikan perusahaan kecerdasan buatan miliknya sendiri, xAI, pada tahun 2023, yang kini menjadi pesaing langsung bagi OpenAI.
Tidak hanya melalui jalur hukum, Elon Musk juga mencoba pendekatan akuisisi. Pada awal 2025, ia membuat penawaran fantastis senilai US$ 97,4 miliar untuk mengakuisisi organisasi nirlaba OpenAI. Tawaran ini disertai syarat: Musk berjanji akan menariknya jika OpenAI menghentikan rencana konversinya. Namun, dengan tegas, OpenAI menolak tawaran masif tersebut, semakin memperuncing friksi yang ada.
Kwon dalam suratnya lebih lanjut menjelaskan, “Kami menyampaikan hal ini kepada Anda karena serangan terhadap OpenAI ini didasarkan pada struktur, misi, dan sejarah unik yang diimplementasikan melalui Perjanjian Oktober Anda, dan akan merusak keberhasilan yang telah dicapai oleh kantor Anda.” Pernyataan ini menekankan bahwa campur tangan Musk bukan hanya menyerang OpenAI, tetapi juga berpotensi merusak upaya dan kemajuan yang telah dicapai oleh kantor Jaksa Agung dalam menjaga integritas misi perusahaan.
Lebih jauh lagi, Kwon menyoroti dampak yang lebih luas dari tindakan Musk, dengan menyatakan bahwa “Serangan-serangan ini dirancang untuk mengambil kendali atas masa depan Kecerdasan Buatan Umum (AGI) dari tangan mereka yang secara hukum berkewajiban untuk mengejar misi memastikan bahwa AGI bermanfaat bagi seluruh umat manusia, dan menyerahkannya ke tangan para pesaing yang tidak memiliki prinsip-prinsip yang didorong oleh misi dan menolak tanggung jawab apa pun atas keselamatan.” Pernyataan ini menggambarkan pertarungan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga perebutan kendali atas arah pengembangan AGI yang etis dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
Meskipun demikian, perjalanan hukum atas kasus ini terus bergulir. Hakim Distrik AS Yvonne Gonzalez Rogers sebelumnya telah menolak upaya Elon Musk untuk memblokir restrukturisasi OpenAI secara langsung. Kendati demikian, Hakim Rogers mengizinkan kasus gugatan Musk terhadap OpenAI untuk dilanjutkan ke persidangan, dengan pemilihan juri yang dijadwalkan akan dimulai pada 27 April. Hal ini menunjukkan bahwa pertarungan hukum ini masih jauh dari kata usai.
Jason Kwon lebih lanjut memperingatkan bahwa gugatan yang menuntut ganti rugi fantastis sebesar US$ 100 miliar dari organisasi nirlaba OpenAI berpotensi melumpuhkan operasional perusahaan secara total. Di sisi lain, hal ini secara signifikan akan memperkaya Elon Musk, menimbulkan pertanyaan serius mengenai motif di balik tindakan hukum tersebut.
Kwon juga menyuarakan kekhawatiran bahwa Elon Musk kemungkinan besar akan memanfaatkan panggung persidangan ini untuk menyerang dan mempertanyakan diskusi-diskusi krusial yang telah dilakukan OpenAI dengan Jaksa Agung Bonta dan Jennings terkait restrukturisasi perusahaan. Hal ini mengindikasikan potensi babak baru dalam pertempuran hukum dan publik yang tengah berlangsung.