Pemerintah secara resmi menutup opsi pembelajaran di rumah atau yang dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh (PJJ), sebuah kebijakan yang semula direncanakan mulai April 2026. Keputusan ini membatalkan wacana awal yang muncul sebagai langkah efisiensi energi, terutama di tengah tekanan pasokan akibat konflik Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran daring tidak akan menjadi prioritas dalam waktu dekat. Penegasan ini disampaikan Pratikno dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian kesehatan dan pendidikan pada 23 Maret 2026, yang menekankan pentingnya proses pembelajaran siswa untuk tetap berjalan optimal dan sebisa mungkin dilakukan secara tatap muka (luring) di sekolah.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (24/3). Penekanan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah tantangan yang ada.
Sebagai informasi, learning loss didefinisikan sebagai hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik secara umum maupun spesifik, atau terjadinya kemunduran dalam proses akademik yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam penentuan metode pembelajaran.
Sebelumnya, pemerintah memang sempat menyusun strategi penghematan energi di sektor publik, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang sempat dibahas adalah siswa belajar di rumah atau PJJ, yang didiskusikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM secara daring pekan lalu.
Pratikno mengakui bahwa memang pernah ada diskusi mengenai kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Namun, dengan mempertimbangkan krusialnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa dinilai bukan urgensi saat ini. Keputusan ini diambil untuk memastikan capaian belajar siswa tidak terganggu.
Menyikapi hal tersebut, Pratikno menegaskan bahwa koordinasi lintas-kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berlangsung optimal. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu mencapai tujuan penghematan tanpa mengorbankan sektor vital.
Lebih lanjut, Pratikno menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19. “Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” pungkas Menko Pratikno, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang cermat dan berimbang.