Pemerintah Indonesia, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, tengah serius menyusun strategi komprehensif untuk penghematan energi di sektor publik. Inisiatif strategis ini mencakup bidang krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, dengan salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah bagi siswa.
Pembahasan mendalam mengenai langkah-langkah efisiensi energi ini telah berlangsung dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang diselenggarakan secara daring pada pekan lalu.
Dari rapat tersebut, pemerintah telah menyepakati lima strategi utama dalam upaya penghematan energi yang akan diterapkan secara lintas-instansi. Pertama, skema kerja fleksibel akan diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengurangi konsumsi energi di kantor. Kedua, akan ada penguatan masif dalam pemanfaatan platform digital untuk mendukung operasional dan mengurangi kebutuhan fisik. Ketiga, mobilitas dan perjalanan dinas akan dibatasi secara ketat. Keempat, implementasi strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran akan dioptimalkan. Dan kelima, metode pembelajaran akan disesuaikan, baik secara daring maupun luring, berdasarkan karakteristik spesifik mata pelajaran.
Menko PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang memerlukan praktikum akan tetap dilaksanakan secara tatap muka, meskipun ada opsi pembelajaran daring. Kebijakan penghematan energi lintas-sektor ini dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada April 2026. Pratikno juga memberikan jaminan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik esensial lainnya.
“Koordinasi lintas-kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Menko Pratikno dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, pekan lalu (17/3). Beliau menambahkan bahwa formulasi kebijakan efisiensi energi harus bersifat responsif dan didasarkan pada data, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi Covid-19. “Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” tegas Menko Pratikno, menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti.
Selain itu, rapat koordinasi tersebut juga mengidentifikasi beberapa isu strategis yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Isu-isu ini meliputi penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan signifikan pada pola kehadiran siswa, serta opsi skema pembiayaan alternatif untuk memastikan akses internet yang memadai bagi peserta didik, terutama jika pembelajaran daring menjadi metode yang diterapkan secara luas.
Hasil dari rakornis ini akan dirangkum dalam sebuah laporan komprehensif yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut akan memuat gambaran detail mengenai konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, serta rekomendasi konkret untuk langkah-langkah penghematan energi dari kementerian dan lembaga terkait. Rapat penting ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian kunci, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).