Para pelaku usaha logistik di Indonesia kini tengah menyoroti serius eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Gejolak geopolitik ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan signifikan pada ongkos pengiriman barang, baik melalui laut (sea freight) maupun udara (air freight), yang berpotensi mengguncang stabilitas rantai pasok global.
Kekhawatiran ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya. Ia secara khusus mencermati potensi gangguan serius di Selat Hormuz, sebuah jalur krusial yang dikenal sebagai arteri utama distribusi minyak mentah dunia. Trismawan menegaskan, konflik yang semakin meluas dapat menghambat, bahkan memutus, aliran distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk menuju pasar global. Jalur vital ini mencakup Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman, yang selama ini menjadi koridor utama pengangkutan energi dunia.
Trismawan menjelaskan bahwa gangguan pada jalur energi tersebut secara langsung akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi. “Dampaknya tentu ke biaya transportasi, baik kapal laut (sea freight) maupun pesawat (air freight),” ujarnya. Kenaikan harga energi akan serta-merta membebani biaya operasional perusahaan pelayaran dan maskapai kargo. Lebih dari itu, meningkatnya risiko keamanan di wilayah konflik juga berpotensi menaikkan premi asuransi pengiriman barang secara drastis, termasuk penambahan biaya risiko perang atau war risk surcharge.
ALFI juga memproyeksikan adanya kemungkinan pengalihan rute kapal sebagai respons terhadap meningkatnya risiko di kawasan Timur Tengah. Apabila kapal terpaksa memutar melalui jalur yang lebih panjang, estimasi waktu pengiriman bisa bertambah hingga 15–20 hari. Konsekuensinya, biaya operasional juga akan membengkak, menambah beban pada keseluruhan sistem logistik. Sementara itu, di sektor udara, sejumlah maskapai dari negara-negara yang terdampak konflik telah dilaporkan membatalkan jadwal penerbangan demi alasan keselamatan, yang secara langsung mengganggu kelancaran arus logistik global.
Lebih lanjut, Trismawan menggarisbawahi bahwa kelangkaan peti kemas, kenaikan biaya freight, dan premi asuransi secara kolektif berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok nasional. Apabila konflik berlangsung dalam jangka waktu yang lama, diperkirakan biaya logistik global dapat meroket lebih dari 30% dibandingkan periode sebelum eskalasi. “Bahkan di beberapa rute, kenaikan freight bisa mencapai 45–58%,” tambahnya, menunjukkan tingkat keparahan dampak yang bisa terjadi.
Gangguan Distribusi Energi Bisa Memicu Kenaikan Harga Komoditas dan Bahan Baku
ALFI menilai, gangguan distribusi energi global akan menciptakan efek domino yang memicu kenaikan harga komoditas dan bahan baku industri. Indonesia, sebagai negara berkembang yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku, sangat rentan terhadap gejolak ini. “Kalau energi terganggu, efeknya berantai. Ongkos produksi naik, biaya distribusi naik, dan bisa memicu inflasi,” kata Trismawan, menjelaskan siklus yang mengkhawatirkan.
Melihat potensi ancaman ini, ALFI mendorong pemerintah untuk mempercepat upaya kemandirian pangan dan energi, serta memperkuat industri hilir dalam negeri. Ketergantungan pada impor bahan baku menjadikan Indonesia lebih rentan terhadap gejolak global. Oleh karena itu, diversifikasi pasar ekspor dan perluasan produk hilirisasi dianggap krusial untuk membangun daya tahan ekonomi Indonesia yang lebih kuat di tengah ketidakpastian global.
Di samping tantangan eksternal, efisiensi logistik domestik tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting. Pemerintah diharapkan untuk terus berupaya menekan biaya logistik dalam negeri, termasuk dengan memberantas praktik pungutan liar dan menyederhanakan regulasi. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga daya saing usaha dan memastikan kelancaran arus barang di seluruh penjuru negeri, terlepas dari gejolak di panggung global.