Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan telah memberikan instruksi kepada militer Israel untuk memperluas kendali wilayah di Jalur Gaza hingga mencapai 70 persen. Pernyataan tersebut muncul dalam sebuah rekaman yang disiarkan oleh Channel 12 pada Kamis (28/5) dan dikutip oleh Al Jazeera keesokan harinya.
Dalam rekaman itu, Netanyahu menegaskan bahwa saat ini pasukan Israel telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza. Ketika disinggung mengenai kemungkinan pengambilalihan seluruh wilayah oleh audiens yang hadir, ia menanggapi rencana tersebut dengan pendekatan bertahap. “Kita akan bertindak secara bertahap. Pertama 70 persen, kita mulai dari situ,” ujar Netanyahu sebagaimana dilaporkan The Times of Israel, tanpa menyangkal potensi pendudukan penuh di masa depan.
Langkah ekspansi ini menambah beban krisis bagi warga sipil di Gaza. Sebelumnya, pada pertengahan Maret, tentara Israel secara diam-diam membagikan peta kepada organisasi bantuan yang menunjukkan perluasan kendali sekitar 11 persen di luar ‘Garis Kuning’. Garis ini merupakan batas wilayah yang disepakati dalam gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada Oktober 2025, yang mulanya menetapkan kendali Israel sebesar 53 persen dan kini meningkat menjadi 64 persen.
Dampaknya, akses warga Palestina terhadap wilayah di Gaza semakin tergerus, menyisakan ruang yang sangat terbatas bagi sekitar dua juta penduduk. Mohammed al-Shagra, seorang warga berusia 72 tahun di Khan Younis, mengungkapkan keputusasaan atas situasi ini melalui Reuters. “Ke mana kami harus pergi? Ke laut? Tidak ada lagi ruang tersisa,” keluhnya.
Tanggapan keras datang dari pihak Hamas melalui Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta. Ia menyebut pernyataan Netanyahu sebagai eskalasi yang berbahaya serta bentuk rencana pembersihan etnis dan pengusiran paksa. “Setiap upaya untuk memaksakan realitas pendudukan baru di Gaza adalah tindakan yang batal dan tidak memiliki dasar hukum,” tegasnya.
Ketegangan ini terus berlanjut di tengah keberadaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengawasi gencatan senjata. Meski kesepakatan telah dicapai tahun lalu, serangan udara Israel dilaporkan masih terjadi hampir setiap hari. Data Al Jazeera mencatat setidaknya 2.400 pelanggaran dilakukan oleh pihak Israel dalam periode Oktober 2025 hingga April. Hanya pada Kamis (28/5) saja, serangan udara Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 10 orang, termasuk empat anak-anak, serta melukai 20 orang lainnya.
Hingga saat ini, Israel dan Hamas masih saling melontarkan tuduhan terkait pelanggaran gencatan senjata. Sejak kesepakatan tersebut diberlakukan, serangan militer Israel telah menelan lebih dari 900 nyawa warga Palestina, sementara serangan dari pihak militan Palestina dilaporkan telah menyebabkan kematian empat tentara Israel.
Ringkasan
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memerintahkan militer untuk memperluas kendali wilayah di Jalur Gaza hingga mencapai 70 persen. Saat ini, pasukan Israel dilaporkan telah menguasai sekitar 60 persen wilayah tersebut dan berencana melakukan ekspansi secara bertahap. Langkah ini semakin memicu krisis kemanusiaan karena ruang gerak bagi sekitar dua juta penduduk Gaza menjadi sangat terbatas dan terancam oleh pengusiran paksa.
Pihak Hamas mengecam kebijakan ini sebagai bentuk eskalasi berbahaya dan upaya pembersihan etnis yang tidak memiliki dasar hukum. Meskipun kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat telah diberlakukan, ketegangan tetap tinggi dengan terus terjadinya serangan udara yang menelan ratusan korban jiwa. Sejak Oktober 2025, tercatat ribuan pelanggaran gencatan senjata yang memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut.