Presiden Prabowo Subianto secara serius mempertimbangkan potensi penarikan Indonesia dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keputusan krusial ini akan diambil apabila efektivitas misi organisasi tersebut dinilai tidak lagi relevan atau dapat dijalankan. Pernyataan mengejutkan ini diungkapkan oleh mantan Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, usai menghadiri sebuah pertemuan makan malam penting bersama Presiden Prabowo dan para pemimpin partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/3) malam. Forum eksklusif tersebut turut dihadiri oleh para mantan presiden dan wakil presiden, serta sejumlah mantan menteri luar negeri, menegaskan bobot perbincangan yang terjadi.
Menurut Hassan Wirajuda, perdebatan mendalam mengenai keberlanjutan posisi Indonesia di BoP mencuat akibat eskalasi konflik global yang dinilai berpotensi serius melemahkan efektivitas fundamental organisasi tersebut. Titik pemicunya adalah serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, yang tragisnya menewaskan Pemimpin Agung Ayatullah Khamenei. Insiden ini, menurut Hassan, telah menciptakan dinamika geopolitik baru yang menantang relevansi misi perdamaian BoP.
Saat ini, pemerintah Indonesia tengah gencar mengevaluasi secara komprehensif posisi strategisnya dalam BoP. Proses ini dilakukan sembari memantau cermat seluruh perkembangan geopolitik terkini, sebagai landasan sebelum pengambilan keputusan akhir. Mengutip Hassan Wirajuda, Presiden Prabowo menegaskan sikapnya dengan lugas: “Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar. Itu sangat jelas, beliau tidak menutupi.” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Prabowo terhadap efektivitas organisasi multilateral yang diikuti Indonesia.
Dalam pertemuan berdurasi 3,5 jam tersebut, lanjut Hassan Wirajuda, turut dibahas rencana strategis pengiriman personel Indonesia ke International Stabilization Force (ISF). Namun, rencana pengiriman personel ini masih bersifat tentatif dan sangat bergantung pada hasil evaluasi pemerintah terkait efektivitas BoP. “Tergantung pada BoP efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar,” jelas Hassan, menyoroti peran sentral Indonesia. Presiden Prabowo sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mengirimkan minimal 8.000 personel ke ISF, sebuah langkah yang telah membuahkan kepercayaan internasional bagi Indonesia untuk menempati posisi Wakil Komandan atau Deputy Commander pasukan ISF.
Keterkejutan melingkupi para tamu undangan atas langkah militer AS dan Israel terhadap Iran, demikian Hassan Wirajuda menambahkan. Eskalasi ini dinilai tidak terduga, mengingat sebelumnya tersiar kabar positif mengenai perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa, Swiss, yang difasilitasi oleh Oman. Mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden Megawati dan SBY ini juga mengungkapkan bahwa forum tersebut mendiskusikan upaya Indonesia dalam membuka jalur diplomasi guna mencegah meluasnya tensi perang. Sayangnya, upaya diplomasi melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun anggota BoP lainnya menghadapi kendala signifikan. Hassan menjelaskan bahwa internal OKI kini terpecah belah, khususnya dalam menyikapi Iran. Bahkan, beberapa negara anggota OKI dilaporkan menjadi target serangan misil Iran, sehingga menyebabkan posisi mereka terhadap Teheran menjadi tidak seragam. “Terus terang OKI terpecah dalam konteks terhadap Iran,” tegas Hassan. Sebagai langkah alternatif, muncul gagasan koordinasi melalui kelompok delapan negara berkembang berpenduduk mayoritas Muslim, atau Developing Eight (D-8).
Desakan kuat untuk Indonesia agar segera keluar dari keanggotaan BoP mulai menyeruak pasca-serangan AS dan Israel terhadap Iran. Salah satu suara paling lantang datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui rilis pers resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan pada Ahad (1/3), MUI secara eksplisit mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaannya dari BoP. Pernyataan ini merupakan respons langsung MUI terhadap serangan Amerika dan Israel terhadap Iran yang terjadi pada Sabtu, 28 Februari lalu. “Mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian bunyi kutipan dari rilis MUI, sebagaimana dilaporkan pada Selasa (3/3).
Namun, di tengah perdebatan sengit ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pernyataan yang berbeda. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk berada di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pernyataan ini secara langsung menanggapi berbagai desakan yang menyerukan agar Indonesia keluar dari keanggotaan BoP. “Kita (Indonesia) tetap di BoP,” ujar Sugiono setelah turut menghadiri pertemuan makan malam yang sama dengan Prabowo dan para pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/3) malam. Sugiono lebih lanjut menjelaskan bahwa seluruh diskusi terkait BoP untuk sementara dihentikan atau “on hold“, dikarenakan perhatian internasional kini sepenuhnya beralih pada perkembangan konflik bersenjata yang memanas di Iran. Eskalasi di Timur Tengah tersebut, menurutnya, telah menggeser fokus banyak negara, termasuk Indonesia, dari agenda-agenda BoP. “Semua pembicaraan BoP on hold, semua perhatian beralih ke situasi di Iran,” pungkasnya.