Presiden Prabowo Subianto dengan lantang mengungkap masalah krusial terkait penambangan timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Ia menyatakan, terdapat sekitar seribu tambang timah ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut, sebuah fenomena yang mengikis kekayaan negara secara sistemik. Oleh karena itu, perintah langsung telah disampaikan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera menutup seluruh operasi ilegal ini.
Pernyataan Prabowo juga menyoroti skala penyelundupan yang masif. Diperkirakan, sekitar 80% hasil timah dari aktivitas ilegal tersebut diselundupkan melalui berbagai jalur, baik menggunakan kapal maupun feri. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan praktik perampokan sumber daya alam yang telah berlangsung secara sistemik dan dalam jangka waktu yang sangat panjang, menimbulkan kerugian besar bagi bangsa.
Menanggapi situasi genting ini, Prabowo Subianto memastikan bahwa berbagai langkah penertiban telah dan sedang berlangsung. Kerja sama lintas sektor antara TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan diperkuat untuk menghentikan praktik ilegal ini. Melalui upaya terpadu tim gabungan, pemerintah memperkirakan mampu menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 22 triliun hingga akhir tahun 2025, dengan proyeksi peningkatan menjadi Rp 45 triliun pada tahun berikutnya. Angka fantastis ini, menurut Prabowo, hanya berasal dari penertiban di Bangka Belitung saja, sebuah pernyataan yang disampaikannya dalam ceramah di Penutupan Musyawarah Nasional ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/9).
Selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menegaskan kembali perintahnya kepada TNI-Polri untuk secara masif menutup ribuan tambang timah ilegal demi menghentikan praktik penyelundupan yang merugikan. Lebih lanjut, Bea Cukai diinstruksikan untuk merekrut ahli kimia guna melakukan pengecekan mendalam terhadap kandungan mineral berharga, memastikan tidak ada satupun yang lolos ke luar negeri tanpa pengawasan ketat.
Langkah pengecekan ini krusial untuk mendeteksi keberadaan unsur logam tanah jarang (rare earth) yang terkandung di limbah tambang timah. Logam tanah jarang merupakan komponen vital dan strategis yang sangat dibutuhkan untuk berbagai industri teknologi canggih, meliputi semikonduktor, baterai, kendaraan listrik, hingga peralatan pertahanan. Prabowo menyayangkan, bahwa nilai tinggi dari limbah yang mengandung mineral langka ini mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian pejabat.
Prabowo menambahkan, pola serupa penyelewengan dan eksploitasi ilegal juga teridentifikasi pada sektor penambangan nikel, bauksit, dan batu bara. Oleh karena itu, ia mengeluarkan perintah tegas agar praktik-praktik tersebut segera ditertibkan dan dibersihkan. “Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara,” pungkas Prabowo, menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memulihkan kedaulatan atas sumber daya alam Indonesia.