Menanggapi potensi kerusuhan dan gangguan keamanan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8), Sjafrie menekankan pentingnya peran Badan Intelijen Negara (BIN) dalam memonitor situasi nasional.
Sjafrie menjelaskan, BIN mendapat mandat untuk memantau secara intensif dinamika di lapangan dan melaporkan langsung kepada Presiden segala perkembangan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Hal ini bertujuan untuk memberikan respon cepat dan tepat terhadap ancaman keamanan nasional.
Selain BIN, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk bertindak tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum, termasuk perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Sjafrie menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas segala bentuk tindakan kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepolisian dan TNI, tegas Sjafrie, siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengendalikan situasi dan memantau perkembangan ekonomi yang krusial bagi kesejahteraan rakyat.
Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan mendapat tugas untuk menjaga keamanan nasional dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan hukum yang berlaku. Kerja sama antara Kapolri dan Jaksa Agung juga diprioritaskan untuk mempercepat proses penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di seluruh Indonesia.
Sjafrie menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar seluruh aparat keamanan, baik di pusat maupun daerah, tetap solid dan bahu membahu dalam menjaga stabilitas nasional. Presiden Prabowo, dilanjutkannya, akan selalu berada di sisi rakyat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, didukung oleh TNI, Polri, dan seluruh organisasi kemasyarakatan.
Baca juga:
- Prabowo Instruksikan TNI-Polri Agar Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan dan Penjarahan
- Grab Luncurkan GERCEP, Fitur Darurat untuk Lindungi Driver Saat Terjadi Demo
- Golkar Nonaktifkan Adies Kadir Sebagai Anggota DPR Mulai 1 September 2025
Ringkasan
Menanggapi potensi kerusuhan, Presiden Prabowo menginstruksikan BIN untuk meningkatkan pengawasan dan melaporkan langsung perkembangan situasi yang mengancam keamanan nasional kepada Presiden. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat merespon secara cepat dan tepat potensi kerusuhan. Selain BIN, Polri dan TNI juga diinstruksikan untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum.
Presiden Prabowo juga meminta Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga seperti TNI, Polri, dan Jaksa Agung untuk penegakan hukum. Presiden menekankan pentingnya soliditas aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.