Pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese terlaksana di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/2). Kedua pemimpin negara ini mencapai kesepakatan strategis dengan menandatangani Traktat Keamanan Bersama atau dikenal sebagai Treaty of Jakarta 2026, sebuah langkah monumental untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya bahwa perjanjian ini akan semakin mengokohkan ikatan erat antara kedua negara. Komitmen bersama ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan nasional masing-masing, tetapi juga untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Prabowo menegaskan bahwa bagi Indonesia, kesepakatan ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Prabowo juga mengundang Australia untuk mengembangkan usaha patungan atau joint venture (JV) di sektor pertanian. Selain itu, peluang investasi Australia di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan emas, juga terbuka lebar. Sebagai timbal balik, Prabowo mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis di Australia. Dalam konteks ini, beliau menyebutkan bahwa Daya Anagata Nusantara (Danantara) siap menjalin kerja sama dengan mitra-mitra Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan berbagai bentuk kemitraan lainnya.
Tidak hanya di sektor ekonomi, kedua pemimpin juga membahas penguatan kerja sama di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Prabowo mengundang Australia untuk mendukung peningkatan kapasitas guru dan tenaga pengajar Indonesia melalui program pelatihan, termasuk penempatan di universitas dan sekolah baru yang tengah dibangun pemerintah. Beliau mengapresiasi dukungan Australia melalui program Australia Awards Garuda Scholarship dan mengusulkan perluasan perjanjian pengakuan timbal balik bagi sertifikasi profesi. Hal ini bertujuan agar tenaga profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih luas bagi perekonomian Australia, mengingat Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mampu membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia.
Dari sisi Australia, PM Anthony Albanese memandang Treaty of Jakarta sebagai tonggak sejarah dalam hubungan bilateral Australia–Indonesia. Perjanjian ini, yang berakar pada kesepakatan antara pemerintahan Paul John Keating dan Presiden Soeharto tiga dekade lalu, memperluas dan mengokohkan kerja sama keamanan serta pertahanan yang telah terjalin puluhan tahun. Kesepakatan kali ini juga memperkuat Treaty of Lombok, yang menegaskan komitmen kedua negara untuk saling menghormati keutuhan wilayah dan kedaulatan masing-masing. Albanese secara spesifik menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan penguatan yang signifikan dari kerja sama keamanan dan pertahanan yang sudah ada.
Lebih lanjut, kedua pemimpin negara itu menyepakati sejumlah inisiatif baru di bidang pertahanan. Albanese menawarkan penempatan perwira senior Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia, pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan bersama, latihan gabungan, serta perluasan pertukaran pendidikan militer. Inisiatif ini, termasuk penugasan seorang perwira senior Indonesia di angkatan pertahanan Australia, mencerminkan dan memperkuat kepercayaan kedua negara.
Pemerintah Australia juga menyepakati nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Danantara. Albanese menjelaskan bahwa kesepakatan ini akan mendorong peningkatan kerja sama dan pertukaran informasi antara lembaga-lembaga pemerintah Australia dan Danantara. Menurutnya, kerja sama ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi peluang peningkatan investasi dua arah antara kedua negara.