Menanggapi kerusuhan, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan rumah pejabat, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto kepada TNI dan Polri. Usai Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Jakarta, Minggu (31/8), Sjafrie menekankan prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas nasional.
Dalam konferensi pers, Sjafrie menyatakan bahwa Kapolri dan Panglima TNI telah mendapat instruksi untuk bertindak tegas dan terukur terhadap segala pelanggaran hukum. “Semua tindakan kriminal, termasuk perusakan fasilitas umum dan harta pribadi, harus ditindak sesuai hukum,” tegasnya. Presiden Prabowo menekankan kesigapan aparat keamanan dalam menghadapi ancaman terhadap keselamatan warga dan penjarahan rumah pejabat.
Sjafrie menambahkan, “TNI dan Polri akan bersikap tegas terhadap segala hal yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, serta kedaulatan NKRI.” Selain penegakan hukum oleh aparat keamanan, Presiden Prabowo juga memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meningkatkan pengawasan terhadap dinamika di lapangan dan melaporkan langsung kepada Presiden.
Koordinasi antar lembaga juga menjadi fokus utama. Menteri Dalam Negeri diminta untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan memantau perkembangan ekonomi untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi di tengah situasi yang menantang. Soliditas antara aparat pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi ini.
Lebih lanjut, Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara ditugaskan untuk menjaga keamanan wilayah nasional serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Kapolri akan berkolaborasi dengan Jaksa Agung untuk mempercepat proses penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di seluruh Indonesia, guna memastikan keadilan dan efek jera bagi para pelaku.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan TNI dan Polri untuk bertindak tegas dan terukur terhadap para penjarah dan penghasut kerusuhan yang merusak fasilitas umum dan rumah pejabat. Prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas nasional dan penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur.
Selain penegakan hukum, BIN diminta meningkatkan pengawasan dan melaporkan langsung kepada Presiden. Koordinasi antar lembaga, termasuk pemerintah daerah, juga ditekankan untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dan keamanan nasional terjaga. Proses hukum akan dipercepat untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.