Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah membuka lembaran baru yang penuh pertanyaan krusial mengenai masa depan Iran. Sorotan utama tertuju pada siapa sosok penerus yang akan memimpin negara itu dan bagaimana mekanisme suksesi kekuasaan akan berjalan.
Dalam menyikapi situasi ini, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, telah mengonfirmasi bahwa Majelis Ahli akan bersidang hari ini, Minggu (1/3), untuk segera memulai proses pemilihan Pemimpin Tertinggi Iran pengganti Ali Khamenei. Larijani menegaskan, “Menurut pasal 111 Konstitusi Iran, dalam hal kematian pemimpin tertinggi, Majelis Ahli harus memilih pemimpin tertinggi yang baru secepatnya.” Pernyataan ini disiarkan oleh televisi nasional Iran, sebagaimana dikutip dari Antara.
Pernyataan Larijani ini menggarisbawahi urgensi dan landasan hukum proses suksesi.
Bagaimana Mekanismenya?
Menurut laporan dari ABC News pada Minggu (1/3), proses pemilihan pemimpin tertinggi baru Iran menjadi tanggung jawab sebuah panel beranggotakan 88 orang yang dikenal sebagai Majelis Ahli. Panel ini tidak hanya bertugas memilih pemimpin, tetapi juga memiliki wewenang untuk memberhentikannya, meskipun catatan sejarah menunjukkan hal tersebut belum pernah terjadi.
Keanggotaan Majelis Ahli sepenuhnya diisi oleh ulama Syiah yang dipilih secara populer setiap delapan tahun. Namun, pencalonan mereka harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Penjaga Konstitusi, sebuah badan pengawas konstitusi yang dikenal karena praktik diskualifikasi kandidat dalam berbagai pemilihan di Iran, termasuk untuk Majelis Ahli itu sendiri.
Sebagai contoh, Dewan Penjaga Konstitusi pernah mendiskualifikasi mantan Presiden Iran Hassan Rouhani, seorang figur moderat yang memainkan peran kunci dalam kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia, untuk terpilih menjadi anggota Majelis Ahli pada Maret 2024.
Hukum Iran mengamanatkan bahwa Majelis Ahli harus segera memilih pemimpin tertinggi yang baru. Namun, jika proses ini membutuhkan waktu, sebuah dewan kepemimpinan dapat mengambil alih sementara seluruh tugas dan wewenang kepemimpinan negara.
Dewan kepemimpinan interim ini terdiri dari presiden Iran yang sedang menjabat, kepala peradilan negara, dan seorang anggota Dewan Penjaga yang dipilih oleh Dewan Kebijaksanaan Iran—badan yang bertugas menasihati pemimpin tertinggi dan menengahi perselisihan dengan parlemen. Dalam skenario saat ini, Presiden reformis Iran Masoud Pezeshkian dan kepala peradilan garis keras Gholamhossein Mohseni Ejei akan menjadi bagian dari dewan kepemimpinan tersebut.
Siapa Kandidat Utama?
Sebelum wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, salah satu figur yang paling santer disebut sebagai calon penerus adalah anak didiknya, mendiang Presiden garis keras Ebrahim Raisi. Namun, skenario ini pupus setelah Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter tragis pada Mei 2024.
Kini, perhatian beralih kepada salah satu putra Khamenei, Mojtaba, seorang ulama Syiah berusia 56 tahun, yang muncul sebagai kandidat potensial meskipun ia belum pernah memegang jabatan pemerintahan. Namun, suksesi dari ayah ke putra untuk posisi pemimpin tertinggi dapat memicu gejolak dan kemarahan. Hal ini tidak hanya di kalangan masyarakat Iran yang sudah lama mengkritik pemerintahan ulama, tetapi juga di antara para pendukung sistem tersebut.
Bagi sebagian pihak, langkah ini bisa dianggap tidak Islami dan bahkan dapat disamakan dengan pembentukan dinasti agama baru, mengingatkan pada runtuhnya pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang didukung AS pada tahun 1979.
Sejak Revolusi Islam 1979, Iran hanya pernah mengalami satu kali peralihan kekuasaan Pemimpin Tertinggi, yang merupakan pengambil keputusan utama negara itu.
Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1989, ketika Ayatollah Agung Ruhollah Khomeini wafat pada usia 86 tahun. Beliau adalah arsitek utama revolusi dan memimpin Iran melalui perang delapan tahun yang berdarah dengan Irak. Peralihan kepemimpinan ini tercatat terjadi setelah Israel melancarkan perang 12 hari melawan Iran pada Juni 2025.
Posisi Pemimpin Tertinggi adalah inti dari struktur teokrasi Syiah Iran yang kompleks, memegang wewenang tertinggi dan final atas semua urusan kenegaraan.
Selain itu, Pemimpin Tertinggi juga secara otomatis menjabat sebagai panglima tertinggi militer Iran dan memimpin Garda Revolusi yang sangat berpengaruh. Garda Revolusi, sebuah pasukan paramiliter yang pada tahun 2019 ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris, adalah kekuatan yang secara signifikan diperkuat di bawah kepemimpinan Khamenei.
Garda Revolusi juga memimpin apa yang mereka sebut sebagai “Poros Perlawanan”—jaringan luas kelompok militan dan sekutu di seluruh Timur Tengah yang beragenda melawan AS dan Israel. Tidak hanya itu, entitas ini juga menguasai kekayaan dan kepemilikan yang luas di dalam Iran, menegaskan dominasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan negara.