Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta. Langkah strategis ini menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga di ASEAN yang mengimplementasikan program tersebut, menyusul jejak Malaysia dan Filipina dalam upaya mitigasi emisi gas rumah kaca.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah organik kini menjadi prioritas utama dalam agenda iklim nasional. Data menunjukkan bahwa 63 persen sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan material organik, yang berpotensi menghasilkan emisi metana hingga 21 juta ton CO₂e. Menurut Jumhur, pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan elemen vital dalam aksi iklim Indonesia.
Melalui proyek AKCMM, Indonesia berkomitmen mengintegrasikan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi yang ambisius. Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada pihak Korea dan ASEAN atas dukungan dalam membangun sistem manajemen limbah yang lebih berkelanjutan. Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama tiga tahun senilai US$20 juta di bawah naungan Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA), yang didanai melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Baca juga:
- Perubahan Iklim dan Ramalan Lama Soal Hantavirus
- Mengapa Dana Iklim Global Hanya Berlabuh di Kalimantan Timur?
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, menegaskan bahwa mitigasi metana merupakan intervensi paling efektif untuk menekan laju pemanasan global dalam jangka pendek. Ia menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan wujud solidaritas regional antara Korea dan ASEAN dalam menghadapi krisis iklim melalui dukungan teknis serta finansial yang konkret bagi negara anggota.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, H.E. San Lwin, menyoroti pentingnya penyelarasan upaya regional dengan strategi iklim jangka panjang. Ia menilai AKCMM berperan signifikan dalam memperkuat kerja sama regional, meningkatkan kapasitas teknis, serta mendorong pembangunan rendah karbon yang tangguh terhadap perubahan iklim di Asia Tenggara.
Di sisi lain, Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menekankan bahwa proyek ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan eksekusi di daerah. Fokus utama program ini adalah menciptakan sistem pengukuran emisi yang akurat serta merancang skema pembiayaan yang menarik bagi investasi hijau. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar di Indonesia.
Implementasi proyek AKCMM akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional (FKN) dengan fokus utama pada penguatan kebijakan, pengembangan sistem pemantauan emisi, dan penciptaan proyek yang layak secara finansial. Melalui program ini, Indonesia tidak hanya mendukung target RPJMN 2025–2029, tetapi juga mempertegas perannya dalam diplomasi hijau di kawasan regional.
Ringkasan
Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan. Inisiatif ini berfokus pada pengelolaan sampah organik di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menyumbang potensi emisi metana signifikan, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam target iklim nasional.
Proyek yang merupakan bagian dari kemitraan PARMA ini melibatkan dukungan teknis dan finansial senilai US$20 juta untuk memperkuat kapasitas pengelolaan limbah berkelanjutan di kawasan regional. Melalui integrasi kebijakan pusat dan eksekusi di daerah, program ini bertujuan membangun sistem pemantauan emisi yang akurat serta menciptakan skema investasi hijau yang layak secara ekonomi.