Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara proaktif memastikan telah memantau ketat kondisi finansial para pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencakup rentang dari eselon I hingga eselon III. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan transparansi di lingkungan birokrasi.
Purbaya secara tegas menyatakan bahwa dirinya memiliki akses penuh untuk memeriksa rekening bank para pejabat Kemenkeu. Fokus pemeriksaan sejauh ini memang ditujukan pada pejabat eselon I sampai eselon III. “Saya punya akses untuk pejabat saya. Yang saya periksa sampai eselon III karena mereka yang berpotensi naik jabatan. Nanti kalau yang di bawah mau naik, kita lihat lagi. Eselon I juga saya lihat,” ungkap Purbaya saat ditemui di KPP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2025).
1. Tidak Ditemukan Kejanggalan
Dari hasil pengawasan mendalam yang telah dilakukan, Purbaya mengaku belum menemukan kejanggalan finansial yang berarti. Ia menilai saldo tabungan para pejabat Kemenkeu masih berada dalam batas wajar dan tidak menunjukkan lonjakan yang mencurigakan, sebuah indikasi positif dari pengelolaan keuangan pribadi mereka. “Saya sudah periksa semua tabungan mereka beberapa tahun terakhir, termasuk yang di sini. Sepertinya angka saldo tabungannya normal-normal saja,” jelas Purbaya, menenangkan.
2. Pengawasan dari Negara Tidak Boleh Dianggap Sepele
Purbaya mengakui bahwa para pejabat di lingkungan Kemenkeu umumnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan pribadi. Namun demikian, ia mengingatkan agar pengawasan ketat dari negara tidak boleh dianggap sepele atau diremehkan. “Termasuk yang diproses KPK juga, ya. Jadi saya rasa orang keuangan sudah jago mengelola saldo tabungan. Tapi jangan dianggap enteng. Saya masih bisa melihat dari tempat lain, atau orang lain juga bisa melihat dari tempat yang lain,” tegas Purbaya, memberikan peringatan keras terhadap potensi penyimpangan.
3. Integritas Menjadi Kunci Utama
Purbaya menegaskan bahwa kunci utama yang harus dijaga oleh setiap pejabat adalah integritas. Selama tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan jujur dan lurus, ia menjamin bahwa proses pengawasan yang dilakukan tidak akan menjadi masalah. Saat ditanya apakah pengawasan hanya bersumber dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Purbaya menegaskan bahwa metode yang digunakan lebih luas dari sekadar laporan tersebut.
Meskipun demikian, LHKPN tetap menjadi salah satu alat pemantauan penting yang kemudian dicocokkan secara cermat dengan data perbankan dari tahun ke tahun untuk menilai kewajaran harta pejabat. “Itu rahasia. Di luar LHKPN. Jadi pejabat kami nggak bisa sembunyi lagi dari pengawasan,” ujarnya, mengisyaratkan adanya mekanisme deteksi yang lebih canggih dan tak terduga.
Purbaya ke Pegawai Pajak: Kalau Ada yang Nawar, Bawa Beking, Hajar!
Purbaya Rombak Pejabat Pajak Jakut, Tegaskan Sanksi Penyelewengan
Purbaya: Tekanan Rupiah Terjadi Sebelum Thomas Djiwandono Dicalonkan