Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan merencanakan efisiensi anggaran dalam tiga tahap. Rencana ini merupakan respons antisipatif untuk menghadapi potensi dampak konflik geopolitik yang memanas antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa upaya efisiensi ini ditargetkan mampu menghasilkan penghematan signifikan sebesar Rp 80 triliun bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pernyataannya di kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (26/3), Purbaya menjelaskan, “Sudah dihitung, hematnya Rp 80 triliun. Kan tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Tahap dua dan tahap tiga, sedang kami jalankan.” Penjelasan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam merealisasikan target penghematan anggaran tersebut dengan tahapan yang terukur.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa sasaran utama dari efisiensi anggaran ini adalah pos-pos anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dianggap tidak esensial atau bersifat kurang prioritas, termasuk di antaranya adalah anggaran untuk kegiatan kedinasan. Pendekatan ini menunjukkan fokus pemerintah untuk memangkas pengeluaran yang kurang produktif.
“Yang jelas angkanya sudah jelas, anggarannya sudah jelas, jadi APBN saya bisa dikendalikan tidak tembus 3%,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa dengan langkah-langkah ini, defisit anggaran negara dapat dipastikan tetap berada di bawah ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan APBN.
Menyikapi polemik publik, Purbaya menyatakan rasa sayangnya terhadap persepsi yang keliru mengenai potensi “kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Ia berpandangan bahwa penilaian tersebut sering kali muncul dari “golongan awam” yang belum sepenuhnya memahami kompleksitas dan mekanisme pengelolaan ekonomi negara.
“Cuma gini, orang-orang di luar itu kalau menurut saya agak awam tentang pengelolaan APBN. Jadi kalau semuanya naik, (beranggapan) ‘wah, akan jebol’,” kutipnya, menggambarkan kekhawatiran yang tidak berdasar akibat kurangnya pemahaman mendalam tentang siklus dan strategi pengendalian APBN yang telah disiapkan pemerintah.
Untuk menepis kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memiliki serangkaian langkah dan strategi yang matang untuk pengendalian APBN serta peningkatan pendapatan negara. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir berlebihan.
“Kami bisa kendalikan dan bisa menaikkan income. Jadi mau 3% (defisit) apa tidak, tergantung kita, mau apa tidak. Sekarang tidak, karena kami ingin menjalankan APBN yang prudent,” pungkas Purbaya. Pernyataan ini sekaligus menekankan komitmen pemerintah untuk senantiasa mengelola APBN dengan prinsip kehati-hatian demi stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.