Presiden Rusia Vladimir Putin secara tegas menyatakan komitmen negaranya untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pernyataan penting ini disampaikan langsung oleh Putin kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungan kehormatan di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pada hari Rabu (10/12) waktu setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Putin menyoroti potensi besar kerja sama di sektor energi. “Kami memiliki prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu bahwa negara Anda memiliki rencana seperti itu, dan kami selalu siap membantu,” ujar Putin kepada Prabowo, sebagaimana terekam dalam tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menanggapi tawaran dari Rusia, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi membenarkan bahwa Indonesia memang telah menerima berbagai tawaran kerja sama untuk pembangunan energi nuklir dari sejumlah negara. Selain Rusia, daftar negara yang berminat mencakup Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, Kanada, Italia, Prancis, dan beberapa negara lainnya.
Namun demikian, Eniya menjelaskan bahwa komunikasi tersebut belum membuahkan kesepakatan formal apa pun. “Negara-negara tersebut telah berkomunikasi dengan kami, namun belum pernah ada kesepakatan apa pun. Kami tentu menunggu arahan pimpinan,” tegas Eniya kepada Katadata.co.id pada Kamis (11/12).
Kelanjutan pengembangan program nuklir di Indonesia saat ini masih menanti pengesahan regulasi kunci, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) terkait Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Hingga kini, belum ada ikatan perjanjian resmi dengan negara manapun mengenai proyek pengembangan PLTN di tanah air.
Eniya Listiani Dewi menambahkan, “Kami menunggu Perpres NEPIO disahkan Presiden; saat ini Bapak Menteri ESDM sudah paraf.” Ini menunjukkan bahwa proses regulasi sedang berada pada tahap akhir.
NEPIO sendiri merupakan sebuah tim nasional yang dibentuk khusus untuk mempercepat tahapan persiapan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia.
Dengan pengesahan Perpres NEPIO, Eniya berharap rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dapat segera terealisasi. “Kami harap segera ditetapkan untuk merealisasikan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) kita,” ujarnya.
Pembangunan PLTN memang telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034. Kementerian ESDM sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia berencana untuk memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2027.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam sebuah konferensi pers pada Senin (26/5), memaparkan bahwa kapasitas PLTN yang direncanakan adalah sebesar 0,5 gigawatt atau setara 500 megawatt. “Lokasinya ada dua, di Sumatra dan satu lagi di Kalimantan,” kata Bahlil, memberikan gambaran awal lokasi proyek strategis ini.
Bahlil lebih lanjut menegaskan bahwa pemilihan lokasi ini telah melalui serangkaian pengecekan kelayakan dan prioritas yang ketat. Proses penentuan lokasi juga melibatkan kajian mendalam yang dilakukan oleh pemerintah, memastikan keamanan dan efisiensi.
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan berbagai regulasi terkait PLTN di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi. Mengenai jadwal proyek, Bahlil mengungkapkan, “Rencana kami di 2032 sudah selesai, pembangunannya empat sampai lima tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya, tapi kami mulai dengan small (kapasitas kecil) dulu,” mengindikasikan pendekatan bertahap dalam mewujudkan energi nuklir di Indonesia.