Sejumlah platform homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) secara tegas membantah kabar yang menyebutkan bahwa mereka telah dirangkul oleh pemerintah. Pernyataan ini muncul sebagai respons setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengumumkan pendekatan baru untuk memperluas komunikasi publik di era digital.
Rencana tersebut diungkapkan Qodari usai melakukan pertemuan dengan perwakilan INMF di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7). Salah satu strategi utama yang diusung Bakom adalah merangkul berbagai platform media baru guna memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat luas.
Namun, hanya berselang sehari setelah pertemuan tersebut, sejumlah platform media yang sempat disebut oleh Bakom mulai mengunggah pernyataan sikap melalui media sosial. Salah satunya adalah USS Feeds melalui akun Instagram @ussfeeds pada Kamis (7/5).
Dalam unggahannya, USS Feeds menegaskan bahwa mereka tidak pernah bertemu, menghadiri agenda tersebut, apalagi menjalin kerja sama atau kesepakatan dalam bentuk apa pun dengan pihak Bakom. “Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga,” tulis pihak @ussfeeds.
Senada dengan USS Feeds, platform bapak2id juga mengklarifikasi bahwa mereka tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut. Mereka bahkan membantah status sebagai anggota INMF. “Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” jelas akun bapak2id melalui unggahan Instagram mereka.
Pihak Pandemic Talks pun memberikan pernyataan serupa. Mereka membantah telah direkrut oleh Bakom dan menjelaskan bahwa keterlibatan mereka dalam INMF murni sebagai upaya membangun jejaring antar pelaku media baru demi ekosistem yang saling mendukung. Mereka menegaskan tetap berkomitmen sebagai media yang menjunjung tinggi nilai independensi dan kemanusiaan.
Begitu pula dengan Folkative yang membantah adanya pertemuan dengan pihak Bakom maupun pemerintah. Dalam keterangan resminya, Folkative berjanji akan terus menjaga independensi dan menegaskan bahwa mereka bukan merupakan mitra resmi pemerintah.
Klarifikasi lebih lanjut disampaikan oleh Komite Indonesia New Media Forum melalui akun Instagram @inmf.id. Dalam unggahan tertanggal 7 Mei tersebut, terdapat empat poin pernyataan sikap. INMF menekankan bahwa tidak ada komitmen maupun kesepakatan formal antara pihak mereka dengan Bakom.
INMF menjelaskan bahwa daftar nama media yang beredar di publik merupakan hasil pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan merupakan daftar anggota resmi. Saat ini, INMF masih dalam tahap penggodokan internal dan belum membuka pendaftaran anggota secara formal maupun membangun kemitraan resmi dengan pihak eksternal. “Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti,” tulis akun @inmf.id.
Alasan Bakom Ingin Gandeng New Media
Dalam konferensi pers sebelumnya, Muhammad Qodari menyebut INMF sebagai wadah kolaborasi bagi pelaku media digital yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media namun kini telah bertransformasi menjadi entitas media baru. Forum ini menghimpun berbagai platform digital dengan konten spesifik mulai dari gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga teknologi.
Beberapa nama yang disebutkan Qodari antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, hingga GNFI. Selain itu, ia juga menyebut Creativox, Kok Bisa, Taubatters, Pandemic Talks, Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Goodstats, Hai Dudu, Proud Project, Kumpul Leaders, CXO Media, The Mapple Media, Melodi Alam, Mahasiswa dan Jakarta, serta Mature Indonesia.
Qodari menilai kolaborasi ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas konten sekaligus efektivitas komunikasi pemerintah. “Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage,” ujar Qodari mengutip laporan Antara.
Berisiko Kehilangan Audiens
Menanggapi fenomena ini, Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, berpendapat bahwa langkah Istana merangkul media baru merupakan upaya untuk meningkatkan engagement antara pemerintah dan warganet.
Strategi tersebut dilakukan dengan mengemas kebijakan pemerintah menggunakan bahasa yang lebih modern dan kasual agar tidak terkesan kaku. Meski dianggap positif karena mempermudah masyarakat memahami informasi, Wasisto melihat adanya tantangan besar berupa dilema bagi media-media baru tersebut.
“Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum tentu itu menarik minat publik yang kritis,” ungkap Wasisto melalui pesan singkat pada Kamis (7/5).
Wasisto juga memperingatkan adanya risiko kehilangan audiens bagi media baru yang selama ini memiliki segmentasi konten spesifik seperti hiburan atau gaya hidup. Jika platform tersebut mulai diarahkan untuk memuat konten pemerintah secara intens, dikhawatirkan kedekatan emosional dengan pengikutnya akan luntur. “Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik,” tutupnya.
Ringkasan
Sejumlah platform media baru atau homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) secara tegas membantah telah menjalin kerja sama atau dirangkul oleh pemerintah melalui Bakom. Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Kepala Bakom, Muhammad Qodari, yang menyebut telah melakukan pertemuan dengan berbagai media untuk memperluas jangkauan komunikasi publik. Platform seperti USS Feeds, bapak2id, Pandemic Talks, dan Folkative menegaskan bahwa mereka tetap menjaga independensi dan tidak terlibat dalam kesepakatan formal apa pun dengan pihak pemerintah.
Pihak INMF menambahkan bahwa daftar media yang disebutkan sebelumnya hanyalah hasil pemetaan ekosistem industri, bukan daftar anggota resmi maupun mitra kerja sama. Sementara itu, pakar komunikasi politik memperingatkan bahwa langkah pemerintah untuk menggandeng media baru berisiko menciptakan dilema bagi para pelaku media. Media tersebut dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan serta kedekatan emosional dengan audiensnya jika mereka mulai memuat konten pemerintah yang tidak sesuai dengan karakter konten asli mereka.