JAKARTA — Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Penegasan ini disampaikan di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasar keuangan global. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, pada Rabu (4/3/2026), menyatakan bahwa BI akan secara konsisten hadir di pasar melalui berbagai upaya intervensi demi meminimalisasi dan mencegah dampak meluas dari konflik tersebut terhadap mata uang domestik.
Destry Damayanti menjelaskan, meski terjadi tekanan, pelemahan rupiah sejauh ini masih sejalan atau aligned dengan pergerakan mata uang regional lainnya. Tercatat, secara month to date (mtd), rupiah melemah sebesar 0,51 persen, sebuah angka yang diklaim relatif lebih baik dibandingkan rata-rata pelemahan mata uang di kawasan. Pada Rabu (4/3/2026) pukul 11.00 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau bergerak di level Rp 16.902, mendekati angka psikologis Rp 17.000.
Untuk menjaga stabilitas tersebut, Destry menegaskan bahwa intervensi yang tegas dan konsisten akan terus dilakukan. Strategi Bank Indonesia meliputi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, yang juga akan disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Keyakinan akan ketahanan rupiah juga didukung oleh kondisi cadangan devisa yang tetap terjaga. Bank Indonesia melaporkan bahwa posisi cadangan devisa per akhir Januari 2026 mencapai 154,6 miliar dolar AS. Selain itu, optimisme juga bersumber dari tingginya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik, dengan total Rp 25,7 triliun sepanjang tahun 2026.
Petugas menghitung uang dollar AS di tempat penukaran valuta asing. – (Republika/Thoudy Badai)
Beralih ke sektor fiskal, Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa kondisi anggaran negara masih sangat kuat dan mampu menghadapi eskalasi tantangan global, termasuk potensi kenaikan harga minyak dunia. Ditegaskan, selama gejolak tersebut tidak berlangsung secara ekstrem, dampak yang ditimbulkan dinilai masih dapat diserap sepenuhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi mendalam terhadap berbagai skenario harga minyak untuk proyeksi satu tahun ke depan. Perhitungan cermat ini menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global yang terus bergejolak. Menkeu Purbaya, yang berbicara di Istana pada Selasa (3/3/2026) malam, menegaskan, “Kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan tidak anggarannya, anggarannya seperti apa. Kalau analisis kami yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi tidak ada masalah.”
Menurut Purbaya, kinerja penerimaan negara menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan pada awal tahun. Penerimaan pajak dan bea cukai, sebagai tulang punggung pendapatan negara, tercatat tumbuh sekitar 30 persen pada periode Januari–Februari 2026, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Purbaya menekankan bahwa angka pertumbuhan tersebut “adalah angka yang signifikan sekali.” Ini mengindikasikan adanya perbaikan substansial dalam kondisi ekonomi nasional serta perilaku masyarakat terkait kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan bea cukai, yang pada gilirannya memperkuat pondasi keuangan negara.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah telah secara seksama menghitung skenario kenaikan harga minyak pada level tertentu sepanjang satu tahun anggaran. Selama kenaikan tersebut masih berada dalam batas simulasi yang telah ditetapkan, APBN dipastikan mampu menyerap tekanan tanpa menimbulkan gejolak berarti. “Jadi masih bisa diserap kalau harga minyak naik. Kalau terlalu tinggi, tapi kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang,” pungkasnya, menunjukkan kesiapan pemerintah untuk merespons dinamika global secara adaptif.