Satgas Saham Gorengan Terbentuk: OJK, SRO, dan Kemenkeu Bertindak!

Babaumma – , DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin gencar dalam memberantas praktik-praktik saham gorengan, yaitu bentuk manipulasi pasar yang berpotensi mendistorsi harga efek dan merugikan investor. Komitmen ini menegaskan upaya OJK untuk menciptakan pasar modal yang sehat dan berintegritas.

Sebagai langkah konkret, OJK tidak bergerak sendiri. Bersama dengan Self Regulatory Organization (SRO) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebuah satuan tugas khusus telah dibentuk untuk menertibkan praktik-praktik saham gorengan ini di pasar modal Indonesia.

Pembentukan satuan tugas ini sejalan dengan pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Beliau menegaskan bahwa pasar modal belum akan mendapatkan insentif dari pemerintah jika persoalan saham gorengan ini belum tuntas diberantas, menggarisbawahi urgensi penertiban demi stabilitas dan kepercayaan investor.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, mengonfirmasi pembentukan satuan tugas (satgas) ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah, melalui kerja sama lintas lembaga dan kementerian, berkomitmen penuh untuk mengatasi permasalahan krusial ini.

Dalam sebuah forum Workshop Capital Market BEI di Bali, Sabtu (15/11/2025), Inarno menjelaskan lebih lanjut, “OJK tentunya bersama dengan Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah membentuk suatu task force lintas lembaga. Tujuan utamanya adalah untuk pendalaman pasar, dan salah satu fokus pentingnya adalah penegakan hukum.” Ini menunjukkan sinergi kuat antar regulator dan lembaga terkait dalam menjaga integritas pasar.

Selain fokus pada penertiban saham gorengan, OJK juga menggarisbawahi tiga prioritas strategis utamanya untuk tahun 2026. Pengawasan pasar modal tetap menjadi poin krusial, dan program-program ini akan dibagi ke dalam tiga pilar: sisi penawaran, sisi permintaan, dan sisi infrastruktur.

Dari sisi penawaran, OJK bertekad untuk mendorong peningkatan aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) dari emiten-emiten berkapitalisasi besar. Selain itu, upaya juga akan difokuskan pada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses penawaran umum, serta akselerasi penerbitan obligasi dan sukuk daerah untuk memperdalam pasar modal.

Sementara itu, pada sisi permintaan, OJK akan fokus pada perluasan basis investor untuk menciptakan partisipasi yang lebih merata. Selain itu, peningkatan likuiditas di pasar sekunder juga menjadi prioritas, termasuk upaya krusial untuk meningkatkan persentase free float saham yang saat ini berada di angka 7,5%.

Inarno menjelaskan bahwa OJK menargetkan peningkatan free float hingga 25%. “Target kami 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak,” ujarnya. Oleh karena itu, langkah akan diambil secara bertahap, dimulai dengan kenaikan ke 10% dalam waktu dekat. Selain itu, IPO di masa depan akan diupayakan untuk memiliki minimal 10% free float, berlanjut ke 15%, dan pada akhirnya mencapai 25%.

Terakhir, pada pilar infrastruktur, OJK berkomitmen untuk memperkuat fondasi pasar modal. Ini mencakup penguatan infrastruktur pasar secara menyeluruh, percepatan proses perizinan dan transformasi penawaran umum, peningkatan kapasitas pelaku pasar, perluasan akses bagi investor, serta penguatan tata kelola untuk menjamin keberlangsungan dan integritas pasar modal.

Disclaimer: Artikel ini disajikan sebagai informasi dan tidak dimaksudkan untuk mengajak pembaca melakukan pembelian atau penjualan saham tertentu. Setiap keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi pembaca. Penulis dan penerbit tidak bertanggung jawab atas potensi kerugian atau keuntungan yang mungkin timbul dari keputusan investasi tersebut.