Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, kini secara resmi telah diambil alih oleh ranah militer. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan dari Oditurat Militer II-07 Jakarta ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari ini, menandai babak baru dalam pencarian keadilan.
Setelah pelimpahan berkas, tahapan selanjutnya akan meliputi penunjukan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Sementara itu, agenda sidang perdana dijadwalkan akan dimulai pada 29 April 2026. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, di Jakarta, Kamis (16/4), menyampaikan bahwa empat individu yang sebelumnya berstatus tersangka kini telah ditetapkan sebagai terdakwa dan akan menjalani proses hukum di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dikutip dari Antara.
Penanganan kasus ini oleh peradilan militer memicu kontroversi di tengah masyarakat. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa mekanisme peradilan koneksitas akan diterapkan jika terbukti ada keterlibatan pihak sipil dalam kasus Andrie Yunus. Yusril menegaskan, “Koneksitas itu sudah diatur di dalam KUHAP baru, Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang TNI sendiri. Jadi, kita tunggu saja perkembangannya,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Berikut adalah perkembangan terkini dan berbagai fakta penting seputar penanganan kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus:
11 Barang Bukti Dinyatakan Lengkap
Oditurat Militer II-07 Jakarta telah menyerahkan sebanyak 11 barang bukti vital terkait dugaan penganiayaan Andrie Yunus. Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, menunjukkan keseriusan dalam proses hukum.
Sebelas barang bukti yang diserahkan meliputi benda-benda yang diduga kuat berkaitan langsung dengan insiden penganiayaan. Barang-barang tersebut adalah satu gelas tumbler, satu kacamata, satu kaos putih, satu pasang sepatu, satu celana panjang, satu kemeja, satu helm hitam beserta busanya, satu flashdisk berisi rekaman video, satu botol aki bekas, satu botol sisa cairan pembersih karat, serta dua unit sepeda motor. Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menyatakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis, bahwa pihaknya berkomitmen terhadap “transparansi serta akuntabilitas sehingga tidak ke mana-mana.”
Terungkapnya Dugaan Motif Penganiayaan Andrie Yunus
Kolonel Chk Andri Wijaya mengungkapkan bahwa motif di balik tindakan penganiayaan oleh empat prajurit TNI terhadap Andrie Yunus diduga berakar dari dendam pribadi. Meskipun demikian, motif ini masih bersifat dugaan awal dan belum final, sehingga pembuktiannya akan diuji secara mendalam selama persidangan berlangsung.
Andri Wijaya juga menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara dendam pribadi tersebut dengan insiden Andrie Yunus yang menerobos rapat tertutup pembahasan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) pada tahun 2025 di salah satu hotel di Jakarta. “Tapi lebih jelasnya bisa kita lihat dan dengarkan pembuktian di pengadilan,” kata Andri Wijaya, menegaskan pentingnya proses yudisial.
Peluang Penerapan Peradilan Sipil
Menanggapi spekulasi publik mengenai kemungkinan keterlibatan lebih dari empat pelaku, Kolonel Chk Andri Wijaya membuka peluang adanya peradilan sipil dalam kasus Andrie Yunus. Opsi ini akan dipertimbangkan apabila dalam penyelidikan dan persidangan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, termasuk dari kalangan sipil. “Jika ada tersangka sipil, maka akan dipisah,” tegas Andri Wijaya, mengindikasikan pemisahan proses hukum sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku.
Kapan Identitas Pelaku Akan Diungkap ke Publik?
Pihak TNI telah menjanjikan bahwa identitas keempat tersangka yang terlibat dalam insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus akan terungkap secara jelas saat sidang pembacaan dakwaan. Hingga saat ini, jumlah pelaku yang teridentifikasi masih empat orang.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, menyatakan, “Nanti akan terlihat di sidang, kan akan juga dihadirkan. Ini akan dilakukan, sekali lagi, akan terbuka dan kita profesional.” Pernyataan ini menegaskan komitmen TNI untuk menghadirkan keadilan dan transparansi di hadapan publik.