Survei Poltracking: Prabowo-Gibran Raih Tingkat Kepuasan Publik Tinggi

Menjelang momen satu tahun kepemimpinannya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih tingkat kepercayaan dan kepuasan yang tinggi dari mayoritas masyarakat. Pencapaian ini terutama didorong oleh karakter kepemimpinan yang tegas serta berbagai program yang secara langsung menyentuh kebutuhan publik.

Fakta ini terungkap melalui hasil survei Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada periode 3-10 Oktober 2025. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden, dengan margin kesalahan (margin of error) sebesar +/- 2,9%, memberikan gambaran representatif mengenai persepsi publik.

Pada aspek kepuasan publik, Poltracking mencatat angka yang signifikan, yakni 78,1% responden menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini merupakan gabungan dari 9,8% yang merasa sangat puas dan 68,3% yang cukup puas. Di sisi lain, 19,3% publik menyatakan ketidakpuasan (terdiri dari 17,3% kurang puas dan 2% sangat tidak puas), sementara 2,6% sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran didorong oleh beberapa faktor kunci. Alasan utama adalah persepsi terhadap kepemimpinan yang tegas dan berwibawa (18,8%), disusul oleh efektivitas bantuan pemerintah yang tepat sasaran (12,3%), keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) (10,4%), upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (8,1%), serta kinerja yang telah terbukti (6,2%).

Namun, di balik angka kepuasan tersebut, survei juga menyoroti lima alasan utama ketidakpuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu ekonomi menjadi perhatian terbesar, dengan 26,7% responden menyebut ekonomi belum stabil. Selain itu, masalah bantuan yang tidak tepat sasaran (15,7%), kasus korupsi (8,9%), tingginya harga kebutuhan pokok (7%), dan minimnya lapangan kerja (6,3%) juga menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi negatif.

Menanggapi hasil ini, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, menyatakan bahwa lima alasan ketidakpuasan tersebut merupakan masukan penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (19/10), sebagaimana dikutip dari Antara.

Secara spesifik, ketika kinerja Prabowo dinilai sebagai Presiden tanpa menyertakan Gibran, angkanya sedikit lebih tinggi. Tercatat 78,3% responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo (terdiri dari 9,7% sangat puas dan 68,6% cukup puas). Sementara itu, 19,2% menyatakan ketidakpuasan (gabungan dari 17,5% kurang puas dan 1,7% sangat tidak puas).

Hanta Yuda Rasyid menambahkan, tingkat kepuasan terhadap Prabowo sebagai presiden sebesar 78,3% ini tergolong sangat tinggi. “Angka yang relatif terbilang tinggi karena di atas 70 persen. Psikologis tinggi itu biasanya kita mengelompokkan di atas 70 persen, bahkan ini mendekati angka 80 persen,” jelas Hanta, menyoroti kuatnya dukungan publik.

Pentingnya figur kepemimpinan Prabowo menjadi penentu utama. Mayoritas publik merasa puas dengan kinerjanya sebagai Presiden karena dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab (22,9%).

Selain itu, faktor pendukung kepuasan lainnya meliputi efektivitas bantuan sosial yang terasa bermanfaat (13,4%), kedekatan dengan rakyat serta pembelaan terhadap kepentingan masyarakat kecil (11,4%), peningkatan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (9,2%), serta keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG (8,5%).

Hanta menyimpulkan, “Ini lima alasan tertinggi mengapa kinerja Prabowo sebagai presiden diapresiasi atau dipersepsikan positif atau dianggap memuaskan oleh publik,” menegaskan inti dari dukungan masyarakat.

Beralih ke dimensi kepercayaan publik, survei Poltracking ini turut menyoroti tingginya legitimasi yang diperoleh Pemerintahan Prabowo-Gibran dari masyarakat.

Angka menunjukkan bahwa 81,5% publik menyatakan percaya (terdiri dari 10% sangat percaya dan 71,5% cukup percaya) terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebaliknya, hanya 15,6% publik yang menyatakan tidak percaya (gabungan dari 14,4% kurang percaya dan 1,2% sangat tidak percaya), dengan 2,9% sisanya memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.

Tidak hanya kepuasan dan kepercayaan, program-program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menuai afirmasi positif dari masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama, dianggap paling bermanfaat oleh 22,7% responden. Program ini bahkan mencatat tingkat kepuasan sebesar 53,5%, jauh melampaui 37% yang menyatakan tidak puas.

Program lain yang juga dinilai bermanfaat tinggi adalah Bantuan Upah Subsidi (13,6%), Kartu Indonesia Sehat (11,3%), Kartu Indonesia Pintar (9,7%), serta Layanan Kesehatan Gratis (8,8%). Program-program lainnya tercatat memperoleh dukungan di bawah 4%.

Lebih lanjut, survei Poltracking mengidentifikasi beberapa bidang yang mencatat tingkat kepuasan publik yang tinggi. Ini mencakup bidang pendidikan (79%), bidang kesehatan (76,6%), bidang pertahanan dan keamanan (75,5%), serta bidang sosial budaya (74,9%).

Di sisi lain, Poltracking juga menyoroti tiga bidang yang memerlukan perhatian serius dan perbaikan berkelanjutan dari Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjelang satu tahun masa kepemimpinannya. Bidang-bidang tersebut meliputi hukum dan pemberantasan korupsi (68,2%), politik dan stabilitas nasional (65,7%), serta ekonomi (57,4%).

Survei Lain turut memperkaya gambaran persepsi publik. Sebagai pembanding, hasil studi dari Lembaga Intelligence and National Security Studies (INSS) mengungkapkan bahwa 72,5% masyarakat Indonesia menyatakan kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Riset dan Pengembangan INSS, Ahmad Rijal, menjelaskan, “Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional.” Pernyataan ini disampaikan pada Senin (20/10), sebagaimana dilansir Antara.

Meskipun demikian, dalam survei INSS ini, publik juga menilai bahwa situasi ekonomi nasional masih diwarnai tantangan. Hanya 30,5% responden yang melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi, dan 46,3% menyatakan kepercayaan bahwa pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurut INSS, penguatan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi faktor krusial untuk memperkuat legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berfokus pada sektor produktif masyarakat perlu ditingkatkan guna menjaga optimisme publik terhadap kinerja pemerintah.