Jakarta, IDN Times – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) turut menjadi sorotan dalam dinamika restrukturisasi kepemilikan saham di sektor BUMN. Perusahaan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia ini secara resmi mengumumkan pengalihan sebagian saham Seri B miliknya. Saham yang sebelumnya dikuasai oleh PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM, kini beralih ke tangan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Jasa Marga menjadi BUMN kesepuluh yang melaksanakan pengalihan strategis ini, menyusul langkah serupa yang telah dilakukan oleh tiga bank Himbara, empat BUMN karya, serta dua BUMN di sektor manufaktur.
Berdasarkan informasi keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jasa Marga telah merampungkan pengalihan 0,99 persen saham Seri B dari PT DAM. Jumlah tersebut setara dengan 50.805.097 lembar saham yang signifikan. Proses pengalihan kepemilikan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025, yang merupakan perubahan keempat dari UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Langkah ini menegaskan komitmen perusahaan dan pemerintah dalam menata kembali struktur kepemilikan BUMN.
Melalui transaksi penting ini, saham Seri B yang dialihkan dari PT DAM secara otomatis diklasifikasikan ulang menjadi saham Seri A Dwiwarna. Saham ini kini secara penuh berada di bawah kendali BP BUMN. Konsekuensinya, Negara, yang diwakili oleh Kepala BP BUMN, kini secara langsung memegang 1 persen saham Seri A Dwiwarna pada Jasa Marga. Pengalihan ini menandai penguatan langsung kepemilikan negara dalam salah satu aset strategisnya.
Meskipun terjadi pengalihan ini, dampak fundamentalnya tidak mengubah status Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali (Ultimate Beneficial Owner) Jasa Marga. Pemerintah tetap memegang kendali utama melalui kepemilikan langsung saham Seri A Dwiwarna via BP BUMN. Lebih jauh, selain kepemilikan strategis tersebut, Pemerintah juga tercatat mengantongi kepemilikan langsung sebanyak 50.805.097 lembar saham Seri B. Selain itu, Pemerintah memiliki kepemilikan tidak langsung atas 5.029.704.742 lembar saham Seri B melalui PT DAM, yang terintegrasi dan terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ini menunjukkan kompleksitas dan luasnya struktur kepemilikan Pemerintah dalam entitas BUMN.