Filda C. Yusgiantoro, Ketua Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), menggarisbawahi urgensi penerapan tata kelola yang baik dalam rencana ambisius pemerintah untuk membuka 500 ribu hektare lahan baru. Inisiatif krusial ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, namun harus dipastikan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar area pengembangan.
“Kami sangat berharap seluruh aspek dari rencana ini bisa sejalan dan benar-benar berkontribusi positif kepada masyarakat. Indeks kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama agar pembukaan lahan dapat benar-benar menyejahterakan mereka, sekaligus memastikan produktivitas lahan bisa dinikmati oleh banyak pihak,” tegas Filda dalam pernyataannya usai acara Dialog Ketahanan Pangan PYC, Rabu (26/11). Pernyataan ini menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan sosial.
Langkah pembukaan lahan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian terkait untuk segera mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah mendukung pemenuhan kebutuhan pangan domestik, termasuk pencapaian target swasembada beras dan pengembangan sektor peternakan sapi di Indonesia.
Utamakan Aspek Keberlanjutan
Filda melanjutkan, aspek keberlanjutan mutlak harus menjadi fokus utama pemerintah dalam setiap tahap pelaksanaan program ini. Perhatian tidak hanya tertuju pada dampak lingkungan, tetapi juga pada dimensi sosial masyarakat. “Semua program harus dijalankan dengan tata kelola yang baik. Khususnya untuk pembukaan lahan pertanian, kita harus meninjau secara mendalam aspek keberlanjutannya dan dampak konkretnya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penerapan good governance menjadi esensial,” jelasnya.
Mengingat pengalaman masa lalu, Filda juga mengingatkan bahwa pengembangan sektor energi dan pangan sering kali menimbulkan tekanan signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif sangat diperlukan guna mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang. Pembelajaran dari sejarah menjadi kunci untuk perencanaan yang lebih matang.
Sebagai rekomendasi strategis, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga yang erat. Filda berpendapat bahwa kebijakan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus disinergikan secara holistik dengan kebijakan energi dan air. Ketiga sektor ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam merumuskan strategi ketahanan nasional yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Semoga nanti ketiga pilar ini (pangan, energi, air) dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan erat demi mencapai tujuan bersama,” pungkasnya penuh harap.
Ringkasan
Ketua Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro, menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam rencana pemerintah membuka 500 ribu hektare lahan baru untuk ketahanan pangan. Inisiatif ini harus selaras dengan prinsip keberlanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani. Prioritas utama adalah meningkatkan indeks kesejahteraan petani dan memastikan produktivitas lahan bisa dinikmati banyak pihak.
Pembukaan lahan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik, termasuk swasembada beras dan pengembangan peternakan sapi. Filda menekankan aspek keberlanjutan dan good governance dalam setiap tahap pelaksanaan program, termasuk koordinasi lintas lembaga untuk kebijakan pangan, energi, dan air yang terintegrasi demi ketahanan nasional.