Penyanyi dan dokter bedah plastik, Tompi, melontarkan kritik terhadap kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terkait suntikan likuiditas senilai Rp 200 triliun kepada Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui akun X-nya, Tompi mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut, mengingat suku bunga kredit perbankan yang tetap tinggi. “Nyaris nggak gerak dari bunga lama,” cuit Tompi pada Sabtu (20/9), meragukan dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian.
Tompi berpendapat, tingginya suku bunga kredit akan menghambat penyaluran kredit dan tidak akan secara signifikan menggerakan roda perekonomian. Ia mempertanyakan, “Gimana nih Pak Menkeu? Kalau masih tinggi begini, dana itu akan ngendap saja di bank. Bukankah niatnya menggerakkan ekonomi?”
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimismenya terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah mengalokasikan masing-masing Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI; Rp 25 triliun untuk BTN; dan Rp 10 triliun untuk BSI. Sri Mulyani yakin likuiditas tambahan ini akan mendorong pertumbuhan kredit, meskipun ekonomi sedang lesu. Ia berpendapat bahwa penambahan likuiditas akan meningkatkan cost of capital bagi perbankan, sehingga bank akan terdorong untuk menyalurkan kredit agar tidak merugi. “Dia akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR pada Kamis (11/9).
Sri Mulyani menganalogikan suntikan likuiditas ini sebagai “bahan bakar” yang akan menggerakkan mekanisme pasar dan memaksa bank untuk menyalurkan dana tersebut. Ia juga menanggapi keraguan akan pertumbuhan kredit yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan menyatakan bahwa kebijakan ini telah berhasil di masa lalu.
Di tengah kebijakan pemerintah ini, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali pada tahun ini (Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September), terakhir turun 25 basis poin menjadi 4,75% pada September 2025. Namun, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyoroti lambatnya penurunan suku bunga perbankan. “Karenanya ini perlu dipercepat,” tegas Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI pada Rabu (17/9).
Perry menjelaskan bahwa penurunan suku bunga deposito satu bulan hanya 16 bps, dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,65% pada Agustus 2025, salah satunya disebabkan oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 25% dari total DPK bank. Penurunan suku bunga kredit bahkan lebih lambat, hanya 7 bps, dari 9,20% menjadi 9,13% pada periode yang sama. BI menekankan perlunya percepatan penurunan suku bunga perbankan untuk mendorong penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan Program Asta Cita pemerintah.
Ringkasan
Tompi mengkritik kebijakan pemerintah yang menyuntikkan Rp 200 triliun ke Himbara dan BSI karena suku bunga kredit tetap tinggi. Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam menggerakkan ekonomi, karena dana tersebut dikhawatirkan hanya akan mengendap di bank jika suku bunga kredit tidak diturunkan. Hal ini bertolak belakang dengan optimisme Sri Mulyani yang yakin suntikan likuiditas akan mendorong pertumbuhan kredit.
Sri Mulyani berpendapat suntikan likuiditas akan meningkatkan cost of capital bagi perbankan, memaksa mereka menyalurkan kredit. Namun, Bank Indonesia juga menyoroti lambatnya penurunan suku bunga perbankan, baik deposito maupun kredit, meskipun suku bunga acuan telah diturunkan lima kali tahun ini. BI menekankan perlunya percepatan penurunan suku bunga perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.