Tunjangan Rumah DPR Dihapus! PDIP, Gerindra & PKS Setuju

Tiga Partai Besar DPR Dukung Evaluasi dan Penghentian Tunjangan Anggota Dewan

Tiga partai besar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi dan bahkan menghentikan berbagai tunjangan anggota dewan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat. Langkah ini diambil sebagai respons atas meluasnya protes publik terhadap fasilitas dan privilese DPR, terutama di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.

PDIP: Politik Berbasis Etik dan Empati, Bukan Sekadar Rasionalitas

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menekankan pentingnya nilai etik, empati, dan simpati dalam pengambilan keputusan politik. Menurutnya, politik bukan hanya soal rasionalitas dan kesepakatan semata. “Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” tegas Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/8). Said mengajak anggota DPR untuk memiliki rasa empati dan sensibilitas terhadap kesulitan rakyat, sehingga fasilitas yang dibiayai dari pajak masyarakat dapat digunakan secara bijak dan tidak berlebihan. Ia menambahkan bahwa DPR harus menjaga marwahnya dengan kepekaan sosial yang tinggi, melampaui sekadar kepatuhan pada aturan formal. “Pasalnya DPR merupakan etalase, di mana rakyat memiliki hak untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut,” tambahnya.

Gerindra: Hentikan Tunjangan Berlebihan dan Larangan Kunker Luar Negeri

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan dukungannya terhadap penghentian tunjangan yang dianggap merugikan rasa keadilan masyarakat. Menanggapi keluhan publik, Fraksi Gerindra siap meninjau ulang dan menghentikan fasilitas-fasilitas tersebut. Lebih lanjut, Budisatrio melarang seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. “Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya anggota DPR untuk tetap berada di Indonesia, mendekatkan diri kepada rakyat, dan menyerap aspirasi mereka secara langsung. Instruksi ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang meminta para wakil rakyat untuk selalu dekat dengan dan mendengar aspirasi masyarakat. Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa atas korban demonstrasi dan mengakui bahwa tragedi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan publik yang harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan. “Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” ujarnya.

PKS: Hemat Anggaran dan Prioritaskan Kebutuhan Rakyat

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyatakan dukungan partainya terhadap penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR. Kebijakan ini, menurutnya, selaras dengan prinsip pengelolaan anggaran negara yang hemat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM,” jelas Kholid pada Jumat (29/8). Lebih dari sekadar efisiensi anggaran, penghapusan tunjangan ini juga merupakan wujud keteladanan dan rasa keadilan dari para wakil rakyat. PKS berharap DPR dapat menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang proporsional dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. “Kepercayaan masyarakat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabilitas, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” tutupnya.