JAKARTA – Pemerintah dihadapkan pada tantangan berat untuk merealisasikan target ambisius pertumbuhan ekonomi di angka 6% hingga 8% pada tahun 2029 mendatang. Proyeksi awal dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia diprediksi paling tinggi hanya akan tumbuh di kisaran 5,9% sampai dengan tahun 2027.
Kinerja bauran kebijakan yang telah diterapkan oleh BI dan pemerintah, sayangnya, belum menunjukkan hasil yang optimal. Pelonggaran kebijakan moneter yang ditandai dengan penurunan suku bunga hingga 4,75%, serta langkah agresif pemerintah dengan menempatkan dana sebesar Rp276 triliun ke perbankan, belum mampu secara signifikan mengerek kinerja kredit hingga Oktober 2025 lalu.
Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang digelar di Kantor Pusat BI, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025), Presiden Prabowo menekankan pentingnya pelaksanaan program secara nyata di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh jajarannya untuk fokus pada eksekusi dan penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, khususnya kelompok miskin yang membutuhkan penanganan cepat dan konkret.
“Sekarang ini adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah eksekusi,” tegas Presiden Prabowo, menggarisbawahi urgensi tindakan nyata melampaui konsep dan wacana.
Sebelum menyampaikan penekanan soal eksekusi, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasinya terhadap paparan ekonomi yang disajikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Ia memuji paparan tersebut sebagai presentasi yang baik dan memancarkan optimisme tinggi, bahkan meminta salinan presentasi tersebut.
“Terima kasih tim ekonomi saya, saya enggak akan ulang. Saudara punya presentasi yang baik sekali, bahkan Gubernur BI saya minta copy-nya presentasi Anda. Ya enggak apa-apa kalau yang baik diakui yang baik,” ujar Prabowo.
Meskipun memuji, Prabowo juga mengingatkan agar optimisme dalam paparan tersebut tidak berhenti pada tataran konsep semata. Ia menilai penting untuk mencari cara agar proyeksi positif tersebut dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret di lapangan. Presiden Prabowo menegaskan perlunya kerja sistematis untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“How to solve the problem, how to bring solution to the people as fast as possible? Khususnya untuk rakyat miskin, rakyat yang berada paling bawah, butuh aksi segera,” jelasnya, menyoroti prioritas penanganan kemiskinan.
Kebijakan Pro-Pertumbuhan Berkelanjutan
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa arah kebijakan moneter di tahun 2026 akan tetap pro terhadap keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. “Pada tahun 2026 dengan masih tingginya ketidakpastian global, kebijakan moneter tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, pro-stability and growth,” terangnya kepada seluruh peserta acara.
Berbeda dengan kebijakan moneter yang seimbang, empat bauran kebijakan BI lainnya pada tahun depan akan diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, alias pro-growth. Dalam materi presentasinya, Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai kisaran 4,9% hingga 5,7% pada tahun 2026, dan sedikit meningkat menjadi 5,1% hingga 5,9% pada tahun 2027.
“Empat kebijakan Bank Indonesia lain, yaitu makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, semuanya kami arahkan untuk pertumbuhan pro-growth,” tegas Perry, menjelaskan fokus kebijakan yang lebih spesifik.
Untuk kebijakan moneter, Perry merinci beberapa langkah strategis yang akan diambil. Misalnya, dengan terkendalinya inflasi, bank sentral akan mencermati ruang penurunan suku bunga acuan lebih lanjut guna mendorong pertumbuhan. Kemudian, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global akan dilakukan melalui intervensi NDF di pasar luar negeri, serta intervensi spot di NDF dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri. Selanjutnya, ekspansi likuiditas moneter pro-market akan dilakukan untuk efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang. Kecukupan cadangan devisa juga akan terus dijaga, serta instrumen penempatan valas DHE SDA akan diperluas.
Sambutan Positif dari Kalangan Pengusaha
Arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk tahun 2026 mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha. Kerangka kebijakan yang mengusung prinsip pro-stabilitas dan pro-pertumbuhan ini dipandang sebagai peta jalan yang menjanjikan kepastian investasi dan keberlanjutan ekspansi bisnis di tengah berbagai tantangan global.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang, menjelaskan bahwa arah kebijakan moneter tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. “Kami menyambut baik dan mengapresiasi tinggi arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk tahun 2026,” ujar Sarman Simanjorang saat dihubungi pada Jumat (28/11/2025).
Menurut Sarman, tantangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian memang menuntut kebijakan moneter yang fleksibel, namun tetap fokus pada tujuan utama. Ia menambahkan, elemen stabilitas menjadi fondasi utama yang membuat pengusaha optimistis. Pengendalian inflasi yang terukur dan stabilisasi nilai tukar rupiah dinilai esensial dalam menjaga daya saing produk domestik dan keberlangsungan usaha.
Lebih lanjut, Sarman berharap implementasi kebijakan BI ke depannya tidak hanya berfokus pada instrumen suku bunga, tetapi juga pada optimalisasi instrumen makroprudensial untuk memastikan likuiditas yang cukup di perbankan. “Kami berharap kebijakan moneter BI juga mampu mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit produktif. Sinyal pro-pertumbuhan yang diberikan BI harus diterjemahkan menjadi ekspansi kredit yang terjangkau bagi sektor riil, khususnya UMKM dan industri padat karya,” imbuhnya, menyoroti pentingnya dampak langsung bagi ekonomi riil.
Senada dengan Apindo, Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menyatakan bahwa kerangka kebijakan yang disampaikan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan strategi yang tepat di tengah dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian. Rencana BI untuk mencermati ruang penurunan BI-Rate dan mendorong ekspansi likuiditas yang lebih pro-market merupakan inisiatif yang sangat dinantikan oleh para pelaku usaha.
“Rencana BI Rate yang berpotensi turun dan dorongan likuiditas yang akomodatif menjadi angin segar bagi sektor riil. Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha muda, ini diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund), memperbaiki arus kas, serta memperluas akses pembiayaan produktif,” ujar Anggawira, menggambarkan dampak positif yang diharapkan.
Angga menambahkan catatan penting soal penyaluran pembiayaan produktif yang perlu diarahkan pada sektor-sektor dengan efek berganda (multiplier effect) tinggi, seperti sektor padat karya, manufaktur, dan UMKM. “Pelonggaran likuiditas perlu benar-benar mendorong kredit produktif, tidak boleh sekadar berputar di sektor keuangan. Efektivitas transmisi ini adalah kunci agar stimulus moneter sampai ke lapangan,” tegasnya.
Sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih suportif, Hipmi memproyeksikan iklim investasi pada tahun 2026 memiliki peluang membaik. Suku bunga yang lebih kompetitif diyakini akan meningkatkan minat ekspansi dunia usaha dan menarik investasi baru di berbagai sektor, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, energi, hingga ekonomi digital, membuka babak baru pertumbuhan yang lebih inklusif.
Ringkasan
Pemerintah menghadapi tantangan merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 6-8% di tahun 2029. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan maksimal 5,9% hingga 2027. Presiden Prabowo menekankan pentingnya eksekusi program yang nyata di masyarakat, terutama untuk kelompok miskin, dan mengapresiasi paparan ekonomi yang optimis dari Gubernur BI.
BI akan menerapkan kebijakan moneter yang seimbang antara stabilitas dan pertumbuhan di tahun 2026, sementara empat kebijakan lainnya akan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Kalangan pengusaha menyambut baik arah kebijakan ini, mengharapkan iklim investasi yang kondusif dan penyaluran kredit produktif yang lebih aktif ke sektor riil, terutama UMKM dan industri padat karya.