Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan siap untuk menambah anggaran penanganan bencana alam yang dibutuhkan. Namun demikian, penambahan ini akan dilakukan setelah menerima pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kesiapan anggaran ini disampaikan Purbaya menyusul serangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang menimbulkan dampak signifikan.
Purbaya menjelaskan, saat ini BNPB masih memiliki alokasi dana sekitar Rp 500 miliar. “Jika nanti diperlukan dana tambahan, kami dari Kementerian Keuangan siap untuk mengalokasikannya,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia pada Senin, 1 Desember.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan memastikan bahwa Kementerian Keuangan memiliki kecukupan anggaran untuk merespons kebutuhan mendesak ini. Ia kembali menegaskan bahwa penyaluran dana tambahan tersebut sangat bergantung pada pengajuan formal dari BNPB.
Mekanisme penambahan anggaran penanganan bencana ini, menurut Bendahara Negara, akan dilakukan melalui skema belanja tambahan. Setelah pengajuan resmi diterima, proses pencairan anggaran akan segera diproses oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan penanganan yang cepat dan efektif.
Menanggapi potensi jumlah yang dibutuhkan, Purbaya menegaskan, “Berapapun yang diajukan, kami memiliki alokasi yang cukup. Termasuk pula, kami telah menyiapkan dana khusus untuk upaya rehabilitasi pascabencana.”
Kendati demikian, Purbaya belum dapat memastikan secara spesifik apakah anggaran tambahan ini juga akan mencakup program perlindungan sosial, khususnya untuk bantuan langsung bagi masyarakat yang paling terdampak oleh bencana alam.
Aspek tersebut, lanjutnya, akan sangat bergantung pada rincian pengajuan dari BNPB. “Namun yang terpenting, ketersediaan dana kami mencukupi,” tutup Purbaya, menggarisbawahi kapasitas finansial pemerintah.
Sementara itu, sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana desa di Sumatra yang mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat telah melakukan efisiensi anggaran guna memastikan bantuan dari Jakarta dapat disalurkan secara lebih optimal ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat perbaikan akses jalan raya yang terputus akibat timbunan longsor. Selain itu, upaya pembangunan kembali jembatan-jembatan yang rusak juga menjadi prioritas guna memulihkan mobilitas dan konektivitas warga secara cepat.
Menyampaikan janji tersebut, Presiden Prabowo menyatakan langsung di Kutacane, Aceh Tenggara, pada Senin, 1 Desember, “Kami akan segera membuka jalur yang terputus. Jembatan-jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki.” Pernyataan ini disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam tanggap darurat.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan siap menambah anggaran penanganan bencana alam sesuai kebutuhan, setelah menerima pengajuan resmi dari BNPB. Saat ini, BNPB memiliki alokasi dana sekitar Rp 500 miliar, dan Kementerian Keuangan memiliki kecukupan anggaran untuk merespons kebutuhan mendesak melalui skema belanja tambahan.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperbaiki sarana dan prasarana desa yang rusak akibat banjir di Sumatra. Fokus utama adalah mempercepat perbaikan akses jalan raya dan jembatan yang rusak untuk memulihkan mobilitas warga, yang disampaikan langsung di Kutacane, Aceh Tenggara.