Sebuah paradoks menarik tengah mewarnai ketersediaan pangan nasional: meski produksi beras Indonesia dilaporkan mengalami lonjakan signifikan, harga beras di pasaran justru merangkak naik. Fenomena kontradiktif ini, menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, adalah sebuah anomali yang memerlukan penjelasan mendalam. Lantas, faktor apa yang sebenarnya memicu ketidaksesuaian fundamental ini?
Data terbaru dari Badan Pangan Nasional (BPN) menyoroti peningkatan luar biasa dalam produksi beras. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan angka sekitar 34,7 juta ton, melonjak 13,36 persen dari 30 juta ton pada tahun sebelumnya. Capaian ini bahkan jauh melampaui estimasi konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton, mengindikasikan surplus yang substansial.
Menanggapi angka tersebut, Dwi Andreas Santosa menggarisbawahi pentingnya data ini. “Jika data ini akurat, maka produksi beras kita mungkin menjadi yang tertinggi dalam seperempat abad terakhir,” ungkap Dwi dalam sebuah diskusi bersama CORE: Ketahanan Pangan 2026, Selasa (20/1). Secara logis, dengan perkiraan surplus beras sekitar 3 juta ton, seharusnya terjadi penurunan harga beras di pasaran, atau setidaknya stabilisasi.
Ironisnya, realitas di lapangan justru berkebalikan dengan harapan logis tersebut. Berdasarkan pantauan Early Warning System Kementerian Perdagangan dan Panel Harga Pangan Strategis (PHPS) Bank Indonesia, harga beras medium nasional telah menunjukkan tren kenaikan berkelanjutan sejak awal tahun lalu. Fluktuasi harga beras ini tercatat naik tajam dari Januari hingga Agustus, sempat stabil di bulan September, mengalami penurunan singkat selama dua bulan, sebelum akhirnya kembali melonjak pada Desember.
Puncak kenaikan terjadi pada Desember, di mana harga beras medium mencapai sekitar Rp15.850 per kilogram menurut Kementerian Perdagangan, dan Rp15.806 per kilogram berdasarkan data PHPS. “Ini tentu sangat aneh. Produksi beras kita dinyatakan melonjak luar biasa, stok Bulog bahkan mencatat rekor tertinggi dalam 25 tahun terakhir, namun harga beras justru lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan disparitas harga yang sangat signifikan,” tegas Dwi, menyoroti ketidaksesuaian ini.
Menjelaskan fenomena ini, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan, Sugeng Harmono, mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras di tengah tingginya produktivitas adalah konsekuensi dari kebijakan pemerintah. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan harga gabah di tingkat petani, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong semangat bertanam.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah telah menaikkan harga gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per liter. “Kami berupaya membeli Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga yang memadai, agar petani merasakan dampak positif peningkatan pendapatan dan termotivasi untuk kembali menanam,” jelas Sugeng, menekankan pentingnya insentif bagi petani.
Meskipun demikian, Sugeng menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga agar harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat luas. “Tujuan utama pemerintah adalah menyeimbangkan peningkatan daya beli petani dengan memastikan konsumen tidak terlalu terbebani oleh kenaikan harga. Oleh karena itu, pemerintah melakukan intervensi harga melalui penyaluran beras SPHB (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh Bulog untuk menjaga stabilitas pasar,” paparnya, menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan.
Produksi Beras Berisiko Turun 5% Imbas El Nino
Di tengah perdebatan tentang harga beras dan produksi saat ini, Dwi Andreas Santosa juga melontarkan peringatan mengenai potensi penurunan produksi beras tahun ini. Ancaman terbesar datang dari kekeringan ekstrem yang dipicu oleh fenomena El Nino, yang diperkirakan akan melanda Indonesia mulai Juli 2026 hingga pertengahan 2027. Dwi juga menjelaskan bahwa tingginya produksi beras pada periode 2024-2025 justru diuntungkan oleh fenomena La Nina yang membawa curah hujan tinggi.
Perlu diketahui, El Nino adalah fenomena cuaca ekstrem yang ditandai dengan kenaikan signifikan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, seringkali memicu kondisi kekeringan di berbagai wilayah. Sebaliknya, La Nina merupakan kebalikan dari El Nino, di mana suhu permukaan laut justru menurun, yang umumnya membawa kondisi iklim lebih basah dan lembab, sangat menguntungkan bagi pertanian.
“Apabila El Nino benar-benar terjadi, produksi beras kita pasti akan menurun,” ujar Dwi. Ia memprediksi bahwa produksi beras 2026 berpotensi anjlok hingga 5 persen. Oleh karena itu, Dwi mengingatkan agar kita tidak terlalu bergantung pada asumsi bahwa produksi dan stok beras akan terus mengalami peningkatan.
Prediksi Dwi ini bertolak belakang dengan target ambisius Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sebelumnya, Menteri Amran menargetkan produksi beras nasional pada 2026 mencapai 34,77 juta ton. Target ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan dan melanjutkan pencapaian swasembada nasional.
Menyikapi kompleksitas ini, terutama di tengah tantangan perubahan iklim, Dwi menekankan vitalnya akurasi data produksi beras dan efektivitas pengelolaan cadangan atau stok beras di Perum Bulog. Ia menjelaskan bahwa manajemen stok beras dalam jumlah besar, seperti yang tercatat di Bulog pada awal 2026 mencapai sekitar 3,26 juta ton, bukanlah tugas yang sederhana.
“Apabila stok beras yang melimpah ini tidak dilepaskan ke pasar dengan strategi yang tepat dan waktu yang akurat, maka akan berpotensi menyebabkan disposisi atau pembuangan besar-besaran. Ini adalah persoalan yang sangat serius dalam tata kelola pangan nasional kita,” pungkas Dwi, menyoroti risiko mismanagement.