Babaumma – , JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai bulan pertama tahun 2026 dengan menghadapi gempuran tekanan beruntun dari berbagai sektor vital, meliputi fiskal, moneter, dan finansial. Gejolak ini sontak menarik perhatian publik serta pelaku pasar terhadap fundamental perekonomian nasional.
Di ranah fiskal, sorotan tajam tertuju pada realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini nyaris menyentuh batas aman 3% yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Defisit yang menipiskan ruang gerak fiskal ini dipicu oleh shortfall atau selisih signifikan antara target dan realisasi penerimaan pajak, yang pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 87%.
Konsekuensi dari shortfall penerimaan pajak di tahun 2025 adalah penetapan target yang terlampau ambisius untuk tahun 2026. Pemerintah menargetkan lonjakan setoran pajak sebesar Rp440,1 triliun, membawa total target menjadi Rp2.357,7 triliun. Para pengamat ekonomi bahkan telah memperkirakan bahwa target penerimaan yang optimistis ini berpotensi kembali memperlebar defisit anggaran pada tahun 2026, menciptakan ketidakpastian baru.
Istana Kepresidenan sendiri telah mengakui adanya kekhawatiran yang mendalam dari investor asing, terutama para pemegang Surat Berharga Negara (SBN), terkait potensi pelebaran defisit APBN 2026. Juru Bicara Urusan Ekonomi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengungkapkan bahwa dalam komunikasinya dengan investor obligasi global, pertanyaan utama yang selalu mencuat adalah strategi pemerintah untuk menutup kekurangan penerimaan negara, sebagaimana yang sempat terjadi pada tahun sebelumnya.
Keraguan pasar terhadap kemampuan fiskal pemerintah untuk menutup celah ini memicu aksi jual di pasar obligasi, yang berimbas pada arus modal keluar (capital outflow). “Mereka [investor asing] concern, shortfall dari revenue ini bagaimana cara menutupinya? Makanya sekarang kita melihat tekanan pada rupiah terutama dari bond. Mereka keluar karena takut defisitnya melebar, sehingga ada potensi bond issuance yang meningkat di tahun 2026,” jelas Fithra dalam Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026, Selasa (20/1/2026).
Pengajar dari Universitas Indonesia itu lebih lanjut menguraikan strategi pembiayaan pemerintah yang cenderung agresif sebagai salah satu indikator yang dicermati ketat oleh pasar. Ia menyoroti bahwa meskipun realisasi defisit APBN 2025 sebesar Rp695 triliun, realisasi pembiayaan utang justru membengkak hingga Rp744 triliun. Kondisi ini, menurut Fithra, mencerminkan strategi early frontloading untuk pembiayaan APBN 2026, termasuk penerbitan obligasi pemerintah dengan tanggal penyelesaian pada 30 Desember 2025.
Menyadari kompleksitas isu ini, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahannya di Hambalang dan Kertanegara telah menaruh perhatian khusus pada masalah arus uang keluar (capital flight) dan upaya optimalisasi penerimaan negara, termasuk melalui penanganan praktik mis-invoicing. Meskipun demikian, Fithra mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukan sekadar pemenuhan likuiditas jangka pendek, melainkan keberlanjutan fiskal untuk jangka menengah hingga panjang. “Kita bisa memenuhi pembiayaan di jangka pendek, tapi bagaimana menengah panjangnya? Ini sebenarnya easier said than done. Beberapa [solusi] sudah diidentifikasi, tapi semuanya itu solusi jangka menengah panjang juga,” tegasnya.
Tekanan Rupiah
Tidak hanya dari sisi fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi ganjalan serius bagi pemerintah di awal tahun. Pada tanggal 19 Januari lalu, mata uang garuda bahkan sempat hampir menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Isu fundamental ekonomi pun kembali mengemuka ke publik menyusul tren depresiasi mata uang domestik tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan membaik, didorong oleh sentimen global terkait manuver penguatan yen Jepang yang berpotensi menekan dominasi dolar AS. Purbaya menegaskan bahwa menjaga stabilitas kurs rupiah merupakan amanat utama Bank Indonesia (BI). Menurutnya, langkah-langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar valuta asing (valas) sejauh ini telah berada di jalur yang tepat (on the track).
Lebih dari itu, Purbaya menambahkan, momentum penguatan mata uang garuda kini mendapatkan angin segar dari faktor eksternal, yaitu adanya indikasi upaya terkoordinasi (concerted effort) di pasar global untuk melemahkan dolar AS dan mengerek posisi yen. “Apalagi kalau saya lihat dolar AS akan cenderung dilemahkan di pasar global, [sementara] yen dikuatkan. Concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar dan mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang,” ujarnya usai acara Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Purbaya, jika momentum ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, rupiah memiliki peluang besar untuk menjauh dari level psikologis Rp17.000 per dolar AS yang sempat membayangi pasar sepekan terakhir. “Jadi kalau kita pintar-pintar sedikit, harusnya rupiah gampang sekali diperkuat lebih jauh lagi dari level yang sekarang,” tegasnya. Sementara di sisi fiskal, bendahara negara itu berkomitmen menjaga kepercayaan investor melalui perbaikan fundamental ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Dengan demikian, ia meyakini akan terjadi arus modal asing yang masuk ke Tanah Air akibat pulihnya kepercayaan investor, yang kemudian menjadi katalis tambahan bagi penguatan rupiah.
IHSG Rontok
Adapun tantangan terbaru yang dialami pemerintah dan pelaku pasar adalah anjloknya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kinerja pasar modal ambruk setelah pengumuman penting dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang segera memicu perdebatan publik mengenai isu transparansi.
Menanggapi situasi genting ini, Presiden Prabowo Subianto bahkan harus turun tangan melalui para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal. Serangkaian pertemuan darurat segera berlangsung. Pada pagi hari Jumat (30/1/2026), Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengundurkan diri. Sore harinya, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, turut menyatakan mundur. Pengunduran diri para elite regulator keuangan ini disebut-sebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap kondisi pasar.
Namun demikian, mundurnya para pimpinan OJK justru memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan, terutama dengan kondisi pasar modal yang masih dalam tekanan. ‘Kekosongan’ di sisi regulator dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian baru di tengah gejolak yang ada. Untuk mengatasi tekanan tersebut, pemerintah segera bertindak.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kinerja IHSG kini sudah menunjukkan perbaikan, terlihat dari beberapa saham yang mulai kembali ke jalur hijau, meskipun pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain seperti Goldman Sachs dan UBS untuk mengubah penilaiannya terhadap pasar saham Tanah Air. “Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Airlangga juga menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, khususnya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah strategis sesuai arahan yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Percepatan Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan Ketua OJK Mahendra Siregar sebelumnya, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi dapat langsung berproses tahun ini. Upaya ini akan mengurangi potensi benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa, serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat. “Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya,” lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
- Penaikan Free Float dari 7,5% menjadi 15%. Langkah ini bertujuan untuk menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi, sehingga dapat menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan ditargetkan rampung pada Maret 2026. Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan standar berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, bahkan melebihi angka free float Singapura, Filipina, dan Inggris. “Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional,” jelasnya.
- Peningkatan Limit Porsi Investasi Dana Pensiun dan Asuransi dari 8% menjadi 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD,” terangnya.
- Penyesuaian dengan Standar MSCI. Perubahan aturan ini krusial untuk menghindari potensi penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026.
- Suntikan Likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar seperti Taspen atau BPJS akan dioptimalkan perannya untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.