Pasar saham Indonesia dilanda gejolak hebat. Setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk secara beruntun selama dua hari, lima pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar modal, dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara mengejutkan mengundurkan diri. Situasi di sektor keuangan yang carut-marut ini, menurut pengamat, berpotensi “menambah beban fiskal” negara dan “melebar ke sektor riil yang akan menyasar langsung masyarakat”.
Kondisi bursa saham terkini tercatat sebagai yang terendah sejak keruntuhan pasar pada tahun 1998 silam.
Krisis kepercayaan ini dipicu oleh evaluasi yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 27 Januari, menyoroti transparansi pasar saham domestik yang dinilai kurang. Akibatnya, IHSG anjlok drastis hingga 16,7% dalam dua hari perdagangan, yaitu 28-29 Januari. Meskipun IHSG sempat kembali menguat tipis pada penutupan Jumat (30/1), kewaspadaan tinggi masih menyelimuti para investor.
Pada 28 Januari, IHSG ditutup pada level 8.320,56, merosot 7,35% dibandingkan posisi penutupan sehari sebelumnya. Penurunan berlanjut pada 29 Januari, di mana IHSG kembali terperosok 1,06% ke level 8.232,20. Namun, ada sedikit angin segar pada 30 Januari, saat IHSG naik 1,18% ke posisi 8.329,60.
Di tengah penguatan pasar yang bergerak perlahan ini, Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengumumkan pengunduran dirinya. Tak berselang lama, sejumlah pejabat OJK pun turut melepas jabatan mereka, menciptakan gelombang pengunduran diri yang mengejutkan.
Para pejabat yang mundur adalah Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar; Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), Inarno Djajadi; serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, I. B. Aditya Jayaantara.
Menyikapi situasi ini, pemerintah segera mengadakan rapat koordinasi internal bersama OJK, Danantara, dan perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu (31/1).
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai langkah-langkah yang diambil oleh otoritas dan pemerintah saat ini terkesan reaktif dan menunjukkan kepanikan. Sikap reaktif ini, menurutnya, berpotensi merugikan industri keuangan secara keseluruhan.
Secara terpisah, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky Hasan, menyatakan bahwa arah mundurnya para pejabat ini masih belum bisa diprediksi. “Ini sangat tergantung pada siapa penggantinya dan langkah strategis apa yang akan diambil oleh pimpinan baru lembaga-lembaga tersebut,” jelasnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengapresiasi pengunduran diri para pejabat keuangan ini. “Tanggapan saya positif, ini adalah bentuk tanggung jawab atas masalah di bursa kemarin. Kesalahan fatalnya adalah tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI, sehingga pasar menganggap ekonomi kita tidak stabil, padahal fundamentalnya kuat,” ujar Purbaya.
Sementara itu, keruntuhan IHSG menjelang akhir pekan lalu mendorong pemerintah untuk bergerak cepat.
Pertama, pemerintah memutuskan peningkatan ambang batas jumlah saham yang dapat diperdagangkan secara bebas di pasar atau free float hingga 15% dari sebelumnya 7,5%. Langkah ini diambil agar status Indonesia tetap berada pada kategori Emerging Market.
Kedua, pemerintah juga berkomitmen melakukan reformasi struktural, yakni percepatan demutualisasi bursa.
“Ini adalah upaya untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Ke depan, bursa juga dipersiapkan untuk melantai di bursa (go public) serta membuka peluang investasi dari institusi seperti Badan Pengelola Investasi Danantara,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers pada Jumat (30/1).
Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, dalam Prasasti Economic Forum 2026, telah menyampaikan bahwa dirinya sempat bertemu dengan direksi MSCI. Menurutnya, isu yang diangkat MSCI ini sebenarnya sudah dibahas secara intensif selama empat bulan terakhir.
Namun, Bhima Yudhistira menyoroti bahwa langkah-langkah pemerintah ini belum sepenuhnya menjawab persoalan transparansi yang menjadi inti penilaian MSCI.
“Ini harus dijawab tuntas. Bukan justru mencari celah atau mengartikan lain penilaian MSCI. Karena efeknya akan berimbas pada distrust yang berdampak pada naiknya persepsi risiko,” tegasnya.
“Bagi bank, penyaluran kreditnya bisa mengalami kenaikan persepsi risiko. Bagi masyarakat umum, efeknya dapat berupa inflasi pangan akibat pelemahan nilai tukar rupiah karena tekanan di bursa. Bursa ini juga bisa menjadi refleksi bahwa sektor riil kita sebenarnya tidak baik-baik saja.”
Apa hasil rapat koordinasi internal pemerintah, OJK, BEI, dan Danantara?
Usai rapat koordinasi internal antara OJK, Danantara, dan perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu (31/1), Menteri Airlangga Hartarto menekankan pentingnya percepatan reformasi integritas pasar.
Langkah-langkah yang akan dilakukan, seperti yang pernah disampaikannya, meliputi demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas melalui kenaikan free float menjadi 15%, peningkatan transparansi, pengetatan aturan beneficial ownership, dan kejelasan terkait afiliasi pemegang saham.
“Dengan kenaikan free float ini, berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik, sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas. Demutualisasi ini bertujuan agar kita sejajar dengan bursa modern internasional,” jelas Airlangga dalam jumpa pers.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik share pricing, yaitu praktik spekulatif atau “saham gorengan” manipulatif. Hal ini dinilai merugikan investor dan merusak kredibilitas serta integritas pasar modal di Indonesia.
“Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI) yang sangat diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.”
Selain itu, BEI, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak manapun yang melanggar peraturan bursa, OJK, dan Undang-Undang Jasa Keuangan yang berlaku.
“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, adalah bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh,” klaim Airlangga.
Friderica Widyasari Dewi, yang kini menjabat sebagai pejabat pengganti sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK, menyatakan bahwa program reformasi pasar modal Indonesia akan dilakukan melalui pendekatan yang lebih holistik.
Pendekatan ini mencakup perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi keuangan, perlindungan terhadap investor (terutama investor ritel), serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Selain kenaikan free float 15%, Friderica juga menyinggung optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional.
“Khususnya asuransi dan dana pensiun yang didukung pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, tata kelola, dan governance,” ujarnya.
Lebih lanjut, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ia juga mengungkapkan penguatan due diligence dengan falsafah know your customer (KYC) oleh perusahaan efek.
Penguatan pengawasan dan penegakan hukum akan segera dimulai dengan “penyelidikan kasus ‘goreng-menggoreng saham’ atau memanipulasi pasar secara masif”, lalu “set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera”.
“Ada pula penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer. Kemudian, penguatan governance untuk mengurangi konflik kepentingan, salah satunya melalui demutualisasi bursa,” kata Friderica.
- Mengapa nilai tukar rupiah anjlok ke rekor terendah sepanjang masa?
- ‘Paket stimulus ekonomi 8+4+5’ demi kejar target pertumbuhan ekonomi – Apa saja yang perlu diketahui?
- Viral ‘No Buy Challenge’ di tengah ketidakpastian ekonomi – ‘Semakin banyak punya barang enggak membuat kita makin bahagia’
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa rapat direksi telah menunjuk pengganti direktur utama yang mundur. Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola agar setara dengan pasar modal kelas dunia.
“Kami juga mencermati perkembangan terakhir mengenai apa yang diharapkan oleh index provider global. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa index provider global dan menampung apa yang diharapkan. Kami akan menindaklanjuti secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi investor lokal dan global,” ujar Jeffrey.
Dalam jumpa pers di Wisma Danantara tersebut, para pejabat tidak membuka sesi tanya jawab bagi awak media.
Apa dan bagaimana pengaruh MSCI pada pasar saham?
Morgan Stanley Capital International (MSCI) adalah perusahaan riset terkemuka yang menyediakan indeks dan data analisis pasar saham global. Penilaian dan indeks yang mereka keluarkan seringkali menjadi pedoman krusial bagi investor, manajer investasi, dana pensiun, dan pengelola dana indeks (exchange traded fund/ETF) sebagai acuan dalam menempatkan investasi mereka.
Perusahaan ini dapat dikatakan sebagai pemain utama dalam industri pengelolaan aset global, yang total nilainya mencapai $139 triliun.
Keputusan dari MSCI memiliki dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia karena posisinya yang sangat krusial di pasar saham global. Perusahaan ini juga melakukan klasifikasi pasar saham, salah satunya adalah Indeks Pasar Berkembang atau Emerging Market Index.
Bagi negara yang berhasil masuk dalam klasifikasi ini, potensi untuk menarik beragam investasi dari investor global menjadi sangat besar. Sebab, portofolio dan aliran modal bisa secara otomatis menyesuaikan pada negara atau perusahaan mana yang masuk dalam klasifikasi MSCI. Sebaliknya, negara yang dikecualikan oleh MSCI berpotensi besar kehilangan pemodal.
MSCI secara rutin melakukan kajian terhadap saham-saham yang masuk dalam indeks mereka, dengan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali, dimulai pada bulan Januari. Hasil terbaru untuk Indonesia keluar pada 27 Januari 2026.
Dari hasil evaluasi tersebut, Indonesia, yang saat ini berada dalam kelompok Emerging Market, terancam turun level jika penyesuaian yang disarankan MSCI tidak segera ditindaklanjuti.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy, menyatakan bahwa keputusan MSCI sangat berpengaruh pada kondisi pasar, termasuk di Indonesia.
“Karena 35% sampai 40% investor di perusahaan kita adalah investor asing, dan investor asing pengelola dana besar. Itu mengacunya ke MSCI,” kata Budi.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky Hasan, menambahkan bahwa MSCI cukup berpengaruh untuk saham yang masuk dan keluar indeks. Oleh karena itu, komentar MSCI terkait transparansi dari saham-saham di Indonesia mampu menyebabkan IHSG anjlok signifikan, mengingat arus modal keluar yang cukup masif saat itu.
“Ini mensinyalkan rapuhnya institusi dan transparansi, sehingga memicu arus modal keluar secara masif hingga trading halt,” ujar Riefky.
Permasalahan Indonesia dengan MSCI ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi; pernah juga pada Oktober 2025. Saat itu, MSCI meminta masukan dari para pelaku pasar mengenai rencana penggunaan Monthly Holding Composition Report yang dipublikasikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai referensi tambahan dalam menghitung free float saham emiten Indonesia.
Setelah kabar ini tersiar, respons pasar bergerak negatif, dengan investor ramai-ramai menjual saham mereka. Akibatnya, IHSG langsung jeblok sejak dibuka pada 27 Oktober 2025 pagi hingga siang. Namun, kondisi berangsur stabil setelah MSCI membuka konsultasi publik hingga 31 Desember 2025, yang hasilnya diumumkan pada Januari 2026.
Apa isi pengumuman resmi MSCI pada Indonesia?
Merujuk pada hasil konsultasi publik yang diumumkan MSCI pada 27 Januari 2026, sebagian pelaku pasar global berpandangan bahwa penggunaan data tambahan dari KSEI sebagai referensi bisa saja digunakan.
Namun, persoalannya, para investor ini masih tidak yakin dan cenderung khawatir mengingat klasifikasi pemegang saham yang dilakukan KSEI belum cukup teruji untuk dijadikan panduan yang andal.
Meskipun disebut ada perbaikan minor pada BEI, masalah mendasar yang tidak kunjung diperbaiki adalah mengenai tidak transparannya struktur kepemilikan saham, sehingga dibutuhkan informasi yang lebih rinci dan andal mengenai kepemilikan saham.
Salah satu poin yang digarisbawahi adalah mengenai siapa saja pemilik mayoritas di balik saham yang tercatat atau beneficial ownership.
Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga yang tepat. Akibatnya, investor maupun manajer investasi kesulitan menakar harga sebenarnya sesuai dengan kinerja perusahaan tempatnya akan berinvestasi.
Sebagai jaring pengaman, MSCI pun menerapkan kebijakan pembekuan sementara. Ada tiga hal yang terimbas, yaitu:
- Pembekuan seluruh kenaikan foreign inclusion factor (FIF) dan number of shares (NOS). FIF mencerminkan porsi saham yang dapat diinvestasikan oleh investor asing, sementara NOS adalah jumlah saham yang beredar.
- Pembekuan penambahan saham Indonesia ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI).
- Penangguhan perpindahan saham antarsegmen ukuran, misalnya dari kategori saham berkapitalisasi kecil (small cap) ke standar.
Kebijakan ini akan berlaku hingga otoritas Indonesia melakukan perbaikan sesuai masukan dari MSCI, dengan tenggat waktu sampai Mei 2026. Apabila tidak ada perbaikan yang signifikan, maka Indonesia harus menanggung dampaknya, yaitu:
- Penurunan bobot dalam Indeks Pasar Berkembang MSCI untuk semua sekuritas Indonesia.
- Kemungkinan penurunan klasifikasi Indonesia dari status Emerging Market ke status Frontier Market.
Apa dampak bagi Indonesia jika turun level klasifikasinya?
Jika Indonesia tidak mampu memenuhi perbaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan MSCI, maka penurunan level klasifikasi menjadi kenyataan yang tak terhindarkan.
Ekonom UI, Teuku Riefky Hasan, memprediksi bahwa efek dari penurunan level tersebut akan makin mendorong arus modal asing “keluar sangat deras” dan rupiah bisa melemah tajam.
“Di sisi lain, credit rating kita juga bisa downgrade, yang menyebabkan cost of fund meningkat dan membuat beban fiskal semakin tinggi,” ujar Riefky.
Pengamat pasar modal Budi Frensidy juga berpendapat serupa. Arus keluar dari modal investor asing akan sangat besar dan berpotensi merembet melemahkan nilai tukar rupiah. “Dampaknya bisa ke rupiah karena capital outflow-nya besar sehingga bisa jadi defisit,” kata Budi.
Hal ini terbukti pada Kamis (29/1), di mana nilai tukar rupiah yang sempat perlahan menguat, kembali tertekan pasca IHSG terjun bebas akibat penilaian MSCI terhadap pasar saham domestik yang tidak transparan. Nilai tukar rupiah menanjak hingga 16.800 per USD dari penutupan hari sebelumnya sebesar 16.723 per USD.
Budi Frensidy juga menyinggung bahwa efek domino ini bisa melebar ke pasar obligasi hingga peringkat kredit Indonesia. Sebab, label Indonesia sebagai negara layak investasi juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan fiskal.
Apabila efeknya menyebar dan mengakibatkan penurunan peringkat kredit Indonesia, maka negara akan menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh pembiayaan. Korban utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhambat secara signifikan karena investasi yang menurun.
Melansir Bloomberg, Goldman Sachs dan UBS telah menurunkan peringkat rekomendasi saham-saham Indonesia menjadi underweight. Langkah ini dilakukan sehari setelah kekacauan di bursa saham Indonesia pada 28 Januari.
Proyeksi Goldman Sachs menunjukkan bahwa jika Indonesia turun ke kategori frontier market karena isu transparansi investasi yang disuarakan MSCI, maka akan terjadi arus dana keluar lebih dari USD13 miliar.
Selain itu, potensi arus keluar tambahan sebesar 5,6 miliar dolar AS juga bisa terjadi apabila lembaga pengindeks asal Inggris, FTSE Russell, ikut meninjau ulang metodologi free float dan status pasar Indonesia.
“Kami memperkirakan penjualan pasif akan berlanjut dan memandang perkembangan ini sebagai beban yang akan menghambat kinerja pasar,” tulis analis Goldman Sachs, termasuk Timothy Moe, dalam laporannya.
Sepanjang dua hari perdagangan, yakni 28-29 Januari saja, arus modal investor asing yang keluar dari pasar saham dalam negeri mencapai Rp10,61 triliun. Aksi jual masif ini membuat BEI kemudian memberlakukan trading halt atau pembekuan sementara perdagangan karena IHSG terus merosot hingga 8%.
Bagaimana meyakinkan kembali para investor?
Teuku Riefky Hasan menjelaskan bahwa investor mempertanyakan transparansi dan kepatuhan di pasar saham karena memang ada isu terkait nilai valuasi dari saham-saham di Indonesia.
“Banyak hal yang tidak bisa dilihat dan dinilai secara transparan. Ini menunjukkan kelemahan, baik dari sisi regulasi maupun compliance. Untuk bisa menarik investor kembali, perlu perbaikan institusi secara struktural,” kata Riefky.
Keberadaan saham “gorengan” yang selalu mewarnai pasar saham domestik, menurut Riefky, juga merupakan salah satu bukti nyata lemahnya compliance.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan bahwa persoalan transparansi ini juga menyasar keterbukaan mengenai siapa sebenarnya pemilik manfaat atau beneficial ownership dari sebuah perusahaan.
“Transparansi menjadi sangat penting agar para konglomerat ini tidak hanya berpura-pura IPO. Padahal, saham yang beredar juga dimiliki oleh orang yang sama,” katanya.
Menurut Bhima, jika keterbukaan informasi tidak dapat diwujudkan, “isu sebenarnya adalah BEI selama ini memang melindungi beberapa kepentingan yang tidak terlalu terbuka”.
“Kalau dilihat dari struktur penilaian MSCI, sebenarnya sebagian besar adalah perusahaan BUMN. Kemungkinan mengapa beneficial ownership-nya tidak dibuka adalah karena takut ketahuan bahwa Danantara ini punya konflik kepentingan, bahwa pengurus Danantara sebenarnya juga memiliki kepemilikan saham di BUMN,” kata Bhima.
Ia juga berpendapat bahwa kemunduran para pejabat keuangan belum tentu dapat meyakinkan kembali para investor.
Bhima menilai, mengenai demutualisasi yang semestinya menjadi upaya pengawasan lebih ketat agar BEI menjadi lebih profesional, justru diterjemahkan secara berbeda. “Danantara seperti mau take over BEI. Konflik kepentingan lagi jadinya.”
Namun, upaya lain seperti kenaikan free float, meskipun menuai pro dan kontra, dinilai bisa menarik minat investor. Sebagian pengamat menilai hal ini dapat menyortir kondisi pasar dan kedalamannya semakin baik.
Namun Budi Frensidy berpendapat, kenaikan ini bisa memberatkan karena jumlah saham yang harus diserap bisa lebih dari Rp203 triliun, sedangkan kapasitas pasar selama ini hanya pada puluhan triliun rupiah.
Apabila investor asing masih belum kembali, maka penerapan kenaikan free float langsung dua kali lipat pada Maret 2026 itu berpotensi mengganggu kinerja bursa secara signifikan.
Namun, jika merujuk pada negara tetangga di Asia, persentase free float ini bisa terbilang wajar.
Thailand, misalnya, persentase free float-nya sudah lebih dulu 15%. Malaysia, Hongkong, dan Jepang bahkan telah mencapai 25%. Apabila mengacu pada data OJK, rata-rata free float emiten di Indonesia sudah mencapai 23%.
Menko Airlangga juga menyebut pemerintah meningkatkan limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%.
Selain peningkatan free float, reformasi struktural juga diklaim dilakukan pemerintah dengan melakukan percepatan demutualisasi bursa.
Menurut Airlangga, hal ini merupakan agenda prioritas pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa hal ini telah dimandatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Apa situasi dalam dan luar negeri berdampak pada pasar saham?
Selain urusan transparansi dari penilaian MSCI, situasi dalam negeri sebenarnya turut menyumbang pada kondisi pasar saham. “Ini akumulasi juga, bukan sekadar teknis dari MSCI saja,” ujar Bhima.
Dalam konteks dalam negeri, Bhima menyebut mengenai 28 izin perusahaan yang dicabut operasionalnya terkait banjir Sumatra, tapi kemudian diakuisisi oleh Danantara.
“Ini kemudian menimbulkan kekhawatiran adanya nasionalisasi aset-aset perusahaan swasta. Salah satu perusahaan swasta yang terlibat dalam 28 izin yang dicabutkan adalah anak perusahaan Astra Internasional,” kata Bhima.
Selain itu, adanya keraguan terhadap defisit anggaran. Pada akhir 2025, defisit anggaran tercatat 2,92%. Defisit ini merupakan defisit APBN terlebar sejak dua dekade terakhir.
“Apakah betul defisit anggarannya 2,92% di 2025 kemarin atau lebih tinggi sebenarnya? Karena ada pergeseran subsidi dan kompensasi ke 2026 kan. Jadi, fiskal pun juga bermain. Kemudian Thomas Jiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia,” ujar Bhima.
“Hal-hal itulah yang kemudian membuat banyak investor ragu untuk masuk ke saham Indonesia“.
Belum lagi kekhawatiran kebijakan soal 20% asuransi dan dana pensiun masuk ke bursa saham. “Penempatan dana di bursa saham ini bisa mengulang kasus Asabri dan Jiwasraya,” tandasnya.
Dalam konteks luar negeri, tentu saja sepak terjang AS dan The Fed turut membawa perspektif sendiri bagi kondisi pasar saham global.
Apa benar fundamental ekonomi Indonesia kuat dan bagaimana dampak bagi masyarakat umum?
Teuku Riefky Hasan dari UI meragukan pernyataan pemerintah yang selalu menyatakan fundamental ekonomi kuat.
“Ini tidak benar, fundamental ekonomi kita rapuh dari segala indikator. Bahkan tahun lalu, banyak yang mempertanyakan angka pertumbuhan kita,” katanya.
Bhima Yudhistira ikut menimpali. Kata dia, fundamental ekonomi harus dilihat secara detail. Ada beberapa tekanan dari sisi fiskal. Terlihat juga dari penyediaan lapangan kerja.
“Maka apa yang disampaikan Airlangga dan Purbaya ini tidak melihat semua indikator ekonomi. Kalau dilihat sebagian besar indikatornya, kondisi kita memburuk,” katanya.
Lalu, bagaimana dengan masyarakat?
IHSG yang merosot dapat berpotensi pada melemahnya nilai tukar rupiah karena banyaknya modal asing yang keluar.
“Dan ini terjadinya kan jelang Ramadan dan Lebaran. Maka bisa mengakibatkan inflasi pangan yang jauh lebih tinggi. Terlebih beberapa pangan kita masih impor,” ujar Bhima.
Ia menambahkan, situasi di bursa sebenarnya juga bisa memotret kondisi sektor riil yang ada. Sektor riil ini adalah sektor yang berwujud, seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan perdagangan.
“Banyak yang bilang jauh dari sektor riil, padahal sebenarnya bursanya begini bisa jadi refleksi bahwa sektor riil sebenarnya sudah lama tidak baik-baik saja. Jadi, ini dampak fundamental ekonomi juga yang bermasalah. Kebijakan-kebijakan yang bermasalah,” kata Bhima.
Akibatnya, kata dia, ini akan membuat orang lebih menahan belanja. “Makanya masyarakat beralih ke emas batangan, masuk ke aset yang aman. Sebenarnya ini sedang melakukan lindung nilai terhadap situasi yang lebih buruk ke depan,” katanya.
- Mengapa nilai tukar rupiah anjlok ke rekor terendah sepanjang masa?
- Rupiah dan IHSG anjlok mendekati level terendah – ‘Ruang fiskal Indonesia compang-camping dan rentan tergelincir krisis’
- Suku bunga AS naik, tertinggi selama hampir 30 tahun, apa dampaknya bagi Indonesia?
- Thomas Djiwandono diloloskan DPR jadi Deputi BI – Mengapa disebut ‘total kontrol’ Presiden Prabowo Subianto?
- Anggaran MBG sebesar Rp335 triliun digugat ke MK karena ‘memakan’ sepertiga dana pendidikan – Seberapa mungkin dikabulkan hakim?
- Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda ‘masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja’