JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional pasar modal Indonesia di tengah dinamika transisi kepemimpinan dan kebijakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden mendesak organisasi pengaturan mandiri (SRO), khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk memperkuat transparansi, integritas, dan penataan pasar modal melalui berbagai perubahan kebijakan strategis.
Salah satu arahan utama Presiden Prabowo Subianto adalah percepatan reformasi integritas pasar modal secara struktural. Ini mencakup langkah demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen, yang sejalan dengan standar global. Menurut Airlangga Hartarto, peningkatan free float ini akan memperbanyak saham yang dilepas ke publik, sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan memiliki integritas yang lebih tinggi.
Selain itu, Airlangga juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi yang diimplementasikan melalui pengetatan aturan kepemilikan manfaat (beneficial ownership) secara jelas, serta kejelasan terkait afiliasi pemegang saham. “Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional,” tambahnya, menggambarkan visi untuk menjadikan pasar modal Indonesia lebih kompetitif di kancah global.
Di tengah upaya reformasi ini, pasar modal juga menghadapi transisi kepemimpinan di tingkat SRO. Menko Airlangga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk menjamin kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal. Hal ini menyusul pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi pada Jumat (30/1), termasuk Direktur Utama BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.
Tidak hanya itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara juga turut mengajukan pengunduran diri pada hari yang sama. Namun, pemerintah dengan tegas memastikan bahwa tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, berkat sistem yang telah terbangun kokoh.
“Pejabat pelaksana tugas (Plt.) atau Pjs (penjabat sementara) itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices,” tegas Airlangga, memberikan jaminan kepada publik dan pelaku pasar.
Sebagai respons cepat, pada Sabtu sore, OJK telah menunjuk Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Adapun BEI masih dalam proses untuk mengumumkan pengganti Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, menyatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan bursa pada Senin (2/2), memastikan kesinambungan operasional pasar modal Indonesia.