Ketegangan terkait anggaran pembangunan kapal mencuat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan sindiran tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Trenggono menegaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan kapal yang dilakukan KKP berasal dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris, bukan dari anggaran domestik yang dipegang Kementerian Keuangan.
Melalui akun Instagram resminya pada Selasa (10/2), Trenggono menyampaikan bantahannya sekaligus menantang Purbaya. Ia meminta Purbaya untuk menanyakan kepada stafnya di Kementerian Keuangan mengenai kesiapan dan pencairan dana pembangunan kapal tersebut. “Yang terhormat (Yth), supaya Anda paham dan cerdas, dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari Pemerintah Inggris,” tegas Trenggono dalam unggahannya. Ia melanjutkan pertanyaannya kepada Purbaya, “Coba Anda tanya dulu kepada anak buah Anda, apakah benar dana untuk kapal itu sudah dikucurkan?”
Sindiran Trenggono ini muncul sebagai respons atas pernyataan Purbaya dalam acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang membahas isu galangan kapal nasional. Dalam forum yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (10/2) tersebut, Purbaya menyoroti rendahnya belanja pemerintah yang seharusnya dapat mendukung perkembangan industri galangan kapal di dalam negeri. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak kapal milik negara yang berpotensi dipesan dari galangan domestik, namun faktanya tidak terserap secara optimal.
Purbaya menambahkan, “Kalau masih mau industri kita maju, permintaan domestik harus diamankan.” Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan adanya 2.491 kapal dengan usia lebih dari 25 tahun yang memerlukan peremajaan. Menurut keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Purbaya menyatakan bahwa Kemenkeu sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kapal. Namun, ia menyayangkan bahwa dana yang telah dialokasikan tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan industri galangan kapal nasional. “Salah satu yang saya lihat, kita punya kemampuan tapi underutilized (tak dimanfaatkan) karena tidak memberi kesempatan industri galangan kapal,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Presiden Prabowo Subianto sendiri saat kunjungan ke London pada Januari lalu telah mengungkapkan dukungan Inggris terhadap program pembangunan ribuan kapal tangkap ikan di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Keir Starmer. “Mereka akan dukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu,” kata Prabowo pada 20 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.
Sejalan dengan upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan, KKP sendiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 13 triliun pada tahun ini. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 4,8 triliun.