Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan krusialnya menjaga disiplin fiskal sebagai pilar utama stabilitas ekonomi suatu negara. Peringatan ini mencakup keharusan menjaga defisit anggaran tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), serta memastikan rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap terkendali.
Dalam sesi siniar berjudul ‘Building Southeast Asia’s Strongest Economy with Sri Mulyani Indrawati’ di kanal YouTube Oxford Policy Pod, Sri Mulyani berbagi pengalaman berharganya dalam mempertahankan disiplin fiskal. Ia menekankan perlunya membatasi defisit di bawah 3% dari PDB dan memastikan utang publik tidak melampaui 60% dari PDB. Regulasi yang ia sebutkan ini, ironisnya, menurut Sri Mulyani, “adalah aturan yang sudah banyak ditinggalkan oleh banyak negara” di dunia.
Ia berpandangan tegas bahwa negara yang abai terhadap disiplin fiskal akan terjerumus dalam kesulitan ekonomi, sebab disiplin ini adalah fondasi esensial bagi kekuatan perekonomian nasional. “Kita juga tahu dari sejarah bahwa banyak negara yang tidak memiliki disiplin fiskal akan menghadapi kesulitan,” tambahnya, merujuk pada pelajaran berharga dari berbagai krisis global. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa pondasi utama bagi kemajuan sebuah negara adalah stabilitas dan keberlanjutan finansial. Tanpa kedua elemen krusial ini, pembangunan berkelanjutan akan mustahil terwujud.
“Tanpa itu, jika Anda tidak memiliki stabilitas dan tidak berkelanjutan secara finansial, negara akan berada dalam krisis,” tegasnya, memperingatkan dampak serius dari ketidakseimbangan. Ketika sebuah negara kehilangan stabilitas dan keberlanjutan kebijakan makroekonomi atau pembiayaannya, pintu menuju krisis akan terbuka lebar. Dalam kondisi krisis, upaya untuk mencapai kemajuan, baik dalam menciptakan kemakmuran maupun mengurangi kemiskinan, akan menjadi sangat sulit. Sri Mulyani kemudian menggarisbawahi pentingnya memahami konsep ekonomi bahwa disiplin fiskal adalah syarat perlu (necessary), namun bukan berarti cukup (sufficient) untuk menjamin keberhasilan. “Jadi orang terkadang bingung. Kita memiliki syarat perlu, tetapi jika Anda memilikinya, bukan berarti itu menjamin keberhasilan,” jelasnya, mengklarifikasi perbedaan esensial antara kedua kondisi tersebut.
Mantan Menkeu itu juga mengakui bahwa menerapkan disiplin fiskal adalah tugas yang sarat tantangan, bahkan bagi negara-negara yang sangat kaya. Hal ini lantaran ambisi negara-negara tersebut seringkali besar dengan beragam tujuan pembangunan, namun senantiasa berhadapan dengan keterbatasan sumber daya. Ia secara gamblang menggambarkan dilema yang dihadapi seorang Menteri Keuangan: berjuang menjaga disiplin dan keberlanjutan fiskal di tengah tuntutan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan negara demi mencapai tujuan pembangunannya.
“Ketika Anda mencoba untuk disiplin, Anda harus memastikan bahwa disiplin fiskal ini tidak menciptakan hambatan untuk mencapai tujuan tersebut,” ujarnya. Tujuan tersebut mencakup berbagai sektor vital seperti peningkatan modal manusia, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga keamanan. “Jadi semua hal itu akan menjadi tantangan politik yang paling berat bagi Menteri Keuangan mana pun di dunia,” pungkasnya, menyoroti kompleksitas peran seorang pembuat kebijakan fiskal.
Untuk menghadapi kompleksitas ini, Sri Mulyani menekankan pentingnya membangun kredibilitas dan memperkuat kapasitas teknis. Ia mengambil contoh pendekatan berbasis bukti (evidence-based) yang diajarkan di Oxford, sebagai landasan dalam perumusan kebijakan. “Anda belajar tentang bagaimana secara teknis Anda dapat menyiapkan kebijakan. Saya pikir itu sangat penting karena teknokrasi dan kebijakan yang kuat secara teknis akan menjadi platform yang kuat untuk berkomunikasi secara politik di berbagai spektrum politik yang berbeda,” jelas Sri Mulyani. Ini menunjukkan bahwa kekuatan teknokratis dan kebijakan yang didukung data solid dapat menjadi jembatan efektif dalam dialog politik lintas spektrum.