Keterlibatan Bank Indonesia (BI) dalam pembiayaan APBN 2026, khususnya melalui mekanisme debt switch atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, tengah memicu kekhawatiran serius di kalangan ekonom. Langkah ini diperkirakan dapat menimbulkan efek domino terhadap stabilitas pasar keuangan nasional dan berpotensi membebani kualitas anggaran pemerintah.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat mengingat pasar keuangan domestik saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari risiko penurunan outlook oleh lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan minat penawaran (incoming bid) dalam empat lelang terakhir Surat Utang Negara (SUN).
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan debt switch senilai Rp173,4 triliun guna memenuhi kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang dalam tahun anggaran 2026. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025, di mana BI tercatat mengakuisisi SBN senilai Rp332,1 triliun. Mayoritas atau 74,25% dari pembelian tersebut, setara Rp246,6 triliun, dilakukan melalui skema debt switching.
Total pembelian SBN oleh BI pada 2025 tersebut merupakan 45,1% dari keseluruhan pembiayaan utang pemerintah yang mencapai Rp736,3 triliun. Data ini menyoroti tren peningkatan peran BI dalam menyokong pembiayaan utang pemerintah selama lima tahun terakhir, meskipun kepemilikan SBN domestik oleh BI sempat menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2025.
Dinamika kepemilikan SBN domestik yang dapat diperdagangkan juga menunjukkan pergeseran signifikan. Dari 2021 hingga 2025, porsi kepemilikan Bank Indonesia meningkat dari 17,13% (2021) menjadi 26,79% (2024), meskipun sedikit turun menjadi 24,99% pada 2025. Di sisi lain, kepemilikan oleh bank mengalami penurunan dari 34,01% menjadi 20,23% dalam periode yang sama, sementara institusi non-bank konsisten menjadi pemegang mayoritas, mencapai 54,78% pada 2025.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersikeras bahwa transaksi pertukaran utang atau debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder merupakan strategi efektif untuk meredam volatilitas dan mempertahankan stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa kesepakatan debt switch Rp173,4 triliun pada 2026 merupakan langkah strategis fiskal dan moneter. Menurutnya, “Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).
Implikasinya, keterlibatan bank sentral secara langsung akan memangkas volume penawaran SBN di pasar primer. Hal ini diharapkan mampu mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui lelang rutin, sehingga menyeimbangkan dinamika penawaran dan permintaan. Pada akhirnya, strategi ini diyakini dapat mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan mencegah lonjakan biaya pinjaman pemerintah.
Perlu dicatat, yield SBN memang menunjukkan tren kenaikan belakangan ini. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun tercatat 6,04%, namun melonjak menjadi 6,45% per 20 Februari 2026, yang berarti naik 41 basis poin dalam waktu singkat. Kenaikan yield ini berimplikasi langsung pada peningkatan beban bunga utang pemerintah di masa mendatang. Suminto menegaskan bahwa eksekusi debt switch akan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar, “Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar,” tambahnya.
Beban Bunga Utang Pemerintah
Di tengah upaya menstabilkan yield SBN, pemerintah justru menghadapi tantangan fiskal yang kian membesar, terutama dari peningkatan beban bunga utang. Untuk tahun 2026, alokasi dana khusus pembayaran bunga utang mencapai Rp599,44 triliun, seperti yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026.
Angka ini melonjak tajam sebesar Rp46,59 triliun atau 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun. Mayoritas beban berasal dari bunga utang dalam negeri, yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri juga dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.
Kondisi ini semakin menyempitkan ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian melebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif atau bahkan bantuan sosial oleh kewajiban utang. Jika target pendapatan negara 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun disandingkan dengan beban bunga utang, rasionya mencapai 19,01%. Angka ini memburuk dibandingkan APBN 2025 yang berada di level 18,40% (dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun). Ini berarti, pada tahun 2026, hampir seperlima dari seluruh pendapatan negara akan langsung terkuras hanya untuk membayar bunga utang masa lalu.
Apa Kata Pengamat?
Menanggapi kebijakan ini, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), David Sumual, mengakui bahwa strategi debt switching berpotensi menjaga stabilitas yield SBN, terutama di tengah kenaikan biaya pinjaman pemerintah yang terjadi baru-baru ini. Ia kembali menyoroti kenaikan yield SBN tenor 10 tahun, dari 6,04% pada 2 Januari 2026 menjadi 6,45% pada 20 Februari 2026, yang menunjukkan peningkatan 41 basis poin.
Namun, David Sumual dengan tegas memperingatkan agar otoritas tidak menjadikan ‘stabilisasi yield‘ sebagai satu-satunya tujuan utama dari tukar guling utang dengan Bank Indonesia. “Tujuannya seharusnya diutamakan pada upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengurangi risiko jatuh tempo. Jadi jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah semakin tergantung pada ‘bantuan’ bank sentral,” tegas David kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).
David Sumual lebih lanjut mengingatkan bahwa lanskap pasar keuangan global saat ini diselimuti ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini, isu-isu sensitif terkait kebijakan fiskal dan moneter dapat dengan mudah mengikis kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik. Ketergantungan yang berlebihan pada intervensi bank sentral untuk menyerap utang negara, misalnya, berisiko tinggi menggerus kepercayaan investor dan justru menaikkan premi risiko.
Ia menyimpulkan bahwa respons pasar akan sangat bergantung pada tren indikator fiskal pemerintah secara menyeluruh. Oleh karena itu, langkah debt switch ini berpotensi menjadi ‘pedang bermata dua’ jika tidak diimbangi dengan disiplin pengelolaan utang yang ketat. “Kalau debt service ratio makin meningkat dan semakin sering melakukan debt switching, bisa saja dipersepsikan negatif oleh investor,” pungkas David, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan ini.