Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menelaah potensi pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Langkah proaktif ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap lonjakan harga minyak dunia, yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran di kancah global. Pertimbangan utama adalah menjaga stabilitas fiskal negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Jika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut, efisiensi adalah langkah pertama yang akan kami ambil. Kami telah mempersiapkan serangkaian langkah yang diperlukan oleh setiap lembaga,” terang Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin (16/3).
Sejalan dengan rencana tersebut, Purbaya telah menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menyusun gambaran detail mengenai skenario pemotongan anggaran. Meskipun belum merinci secara spesifik pos-pos yang akan terkena dampak, ia mengindikasikan bahwa target utama efisiensi adalah program-program tambahan yang selama ini menggunakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Purbaya menjelaskan, “Terdapat beberapa program tambahan dengan anggaran yang cenderung ‘menggelembung’ atau kurang esensial. Dengan alokasi anggaran yang ada saat ini, fokus kami akan lebih diarahkan pada program-program inti yang sudah berjalan.” Penundaan sejumlah belanja tambahan ini akan dilakukan hingga situasi memungkinkan, memastikan prioritas anggaran tetap terjaga.
Untuk memuluskan rencana ini, Kementerian Keuangan akan menyusun panduan awal bagi K/L dalam menghitung potensi efisiensi anggaran mereka. Selanjutnya, setiap Kementerian/Lembaga diharapkan dapat menyesuaikan rencana belanjanya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, demi tercapainya optimalisasi penggunaan dana negara.
Salah satu program yang disebut-sebut berpotensi diefisienkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Saya kira demikian. Anggarannya tidak harus mencapai Rp 335 triliun,” kata Purbaya, mengisyaratkan bahwa ada ruang untuk penghematan dalam program tersebut.
Namun, Purbaya sebelumnya juga menekankan bahwa fokus pemangkasan anggaran utamanya akan ditujukan pada pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan makanan. Sebagai contoh, pemotongan dapat dilakukan pada belanja alat kerja, seperti pengadaan motor atau komputer, yang kerap menjadi bagian dari pengeluaran operasional instansi.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih dalam kategori baik dan jauh dari ancaman krisis. Langkah efisiensi anggaran ini, menurutnya, semata-mata diperlukan untuk memastikan setiap program pemerintah dapat dieksekusi secara efektif dan efisien, bukan karena adanya indikasi krisis ekonomi.
“Indikator krisis, bagi saya, adalah ketika ekonomi sudah memasuki resesi, dan kondisi global juga mengalami resesi menyeluruh. Saat semua upaya perbaikan ekonomi tidak mampu mengembalikan arah pertumbuhan, kecuali dengan stimulus tambahan, barulah itu krisis,” jelasnya, memberikan definisi yang jelas mengenai perbedaan antara efisiensi dan kondisi krisis.
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Purbaya menyoroti pentingnya intensifikasi penggalakan penerimaan dari sektor pajak. Ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk memperkuat kas negara.
Purbaya mengklaim, pada periode Januari-Februari 2026, pendapatan dari sektor pajak menunjukkan pertumbuhan signifikan, mencapai 30%. Lebih lanjut, ia merinci, “Dari angka tersebut, jika Anda perhatikan, pertumbuhan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPN-BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) melonjak hingga 95% dibandingkan dua bulan pertama tahun sebelumnya, yakni 2025.”