Babaumma – , JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional melalui sinergi erat kebijakan moneter dan fiskal. Hingga 16 Maret 2026, Bank Sentral ini tercatat telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) milik pemerintah senilai total Rp86,16 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp46,72 triliun merupakan hasil pembelian di pasar sekunder.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026 pada Selasa (17/3/2026), menegaskan bahwa akuisisi SBN ini adalah langkah strategis. Beliau menjelaskan bahwa pembelian di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, secara terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter, guna menjaga stabilitas ekonomi dan kredibilitas kebijakan moneter secara berkelanjutan.
: Investor Asing Lepas SBN Rp11,6 Triliun Pekan Kedua Maret 2026, Dipicu Kekhawatiran Pelebaran Defisit
Lebih lanjut, Gubernur Perry yang menjabat untuk dua periode ini menjelaskan bahwa pembelian SBN di pasar sekunder merupakan salah satu pilar utama dalam strategi ekspansi likuiditas rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh langkah lain dengan mengurangi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp85,4 triliun, sebagai upaya meningkatkan ketersediaan likuiditas di pasar.
: : Investor Domestik jadi ‘Penjaga’ Pasar SBN saat Asing Ramai-Ramai Kabur
Penurunan SRBI ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa angkanya mencapai Rp916,97 triliun pada awal 2025, kemudian berkurang signifikan menjadi Rp831,55 triliun pada 13 Maret 2026. Langkah ini menegaskan komitmen BI dalam memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai di pasar keuangan.
Dalam upaya yang berkesinambungan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Sentral turut melakukan intervensi aktif. Intervensi ini dilakukan baik di pasar offshore melalui mekanisme non-delivery forward (NDF), maupun di pasar domestik melalui pasar spot dan domestic NDF (DNDF). Langkah ini penting untuk meredam volatilitas dan memastikan nilai tukar rupiah tetap kondusif bagi perekonomian.
: : Pasar SBN Makin Dihantui Outflow Asing, Defisit APBN Jadi Batu Sandungan
Sebagai langkah pelengkap dalam kerangka koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, Bank Indonesia bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengonfirmasi pemberlakuan kembali kebijakan debt switching atau tukar guling utang pada tahun 2026. Kebijakan ini memungkinkan utang jatuh tempo ditukar dengan utang baru yang memiliki tenor lebih panjang.
Program debt switching ini diperkirakan mencapai nilai Rp173,4 triliun, setara dengan SBN yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Kesepakatan penting ini dicapai dalam agenda Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kemenkeu dan BI Tahun 2026, yang diselenggarakan pada Jumat, 20 Februari 2026.
Dalam keterangan resmi bersama yang dirilis pada Sabtu, 21 Februari 2026, Kemenkeu dan BI menegaskan, “Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).” Komitmen ini mencerminkan pendekatan hati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.
Melihat kembali data sebelumnya, pada tahun 2025, Bank Indonesia juga aktif membeli SBN pemerintah dengan total nilai Rp332,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp246,6 triliun di antaranya direalisasikan melalui skema debt switching, menunjukkan keberlanjutan strategi ini dalam mendukung pasar keuangan.