Menghadapi kompleksitas masalah perkotaan pesisir yang kian mendesak akibat risiko iklim seperti banjir rob, abrasi, dan kerentanan infrastruktur, Universitas Harkat Negeri berkolaborasi dengan Rujak Center for Urban Studies meresmikan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP). Lembaga baru ini didirikan untuk menelisik lebih dalam tantangan-tantangan tersebut, yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir.
PKPP menggarisbawahi bahwa kelompok masyarakat pesisir merupakan entitas yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dalam dua dekade terakhir, fenomena peningkatan air laut telah memicu banjir rob yang berulang, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta merusak pola produksi yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Oleh karena itu, PKPP akan memfokuskan kegiatannya pada dua sisi krusial: penanganan masalah ekologis dan peningkatan gerak ekonomi berbasis budaya pesisir.
Lebih dari sekadar garis tepi laut, wilayah pesisir sesungguhnya adalah pusat kehidupan sekaligus potret penghubung krusial antara hulu-hilir. Situasi di kedua wilayah ini saling berkaitan erat, seperti halnya hujan deras di Bogor yang secara ‘meramalkan’ potensi banjir di Jakarta. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa persoalan pesisir bukanlah isu terisolasi, melainkan memiliki dampak berjenjang yang memengaruhi banyak pihak.
“Ini yang menjadikan pesisir wilayah penting diperhatikan oleh semua pihak, karena tidak hanya memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, tetapi kehidupan bagi semua,” ujar Marco Kusumawijaya, Direktur PKPP, saat peluncuran resmi lembaga tersebut di Tegal, Kamis (23/4). Pemilihan Tegal sebagai wilayah riset tidaklah sembarangan, sebab kota ini merupakan kota sekunder yang mengalami pertumbuhan cepat, sekaligus memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kompleksitas risiko perubahan iklim.
Dalam upaya menghasilkan solusi yang komprehensif, PKPP akan berorientasi pada studi-studi referensi yang mengusung pendekatan ko-produksi multipihak. Artinya, lembaga ini akan mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, dan pengalaman hidup masyarakat menjadi satu kerangka ilmiah yang utuh dan aplikatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dan berkelanjutan.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mengungkapkan harapannya agar pusat studi ini tidak hanya menjadi sumber pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia, melainkan juga dapat merambah ke kota pesisir dalam lingkup global. “Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia dan juga kota pesisir dijadikan pusat riset yang dapat menjadi pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia, dan juga kota-kota pesisir di dunia,” ucapnya, menyoroti potensi Tegal sebagai model percontohan.
Skala permasalahan perkotaan pesisir di Indonesia memang sangat luas. Saat ini, terdapat lebih dari 8.000 desa di Indonesia yang langsung berbatasan dengan air laut, tempat bermukim sekitar 16 juta jiwa di 219 kabupaten/kota. Apabila dihitung dalam radius 50 kilometer dari garis pantai, setidaknya ada 132 juta jiwa—atau 60 persen dari total populasi—yang merupakan penduduk pesisir. Data ini menegaskan urgensi dan relevansi keberadaan PKPP dalam menjaga keberlanjutan hidup di kawasan pesisir.
Baca juga:
- Sudirman Said Buka Suara Soal Pemeriksaan Kasus Petral, Singgung Mafia Migas
- Setnov Bebas, Sudirman Said: Indonesia Belum Merdeka dari Koruptor
- 40 Nama Lolos Tes Tertulis Capim KPK, Ada Nama Sudirman Said dan Johan Budi