Ketegangan di kawasan Teluk Oman kembali memuncak setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak dalam operasi khusus. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang melibatkan baku tembak antara militer Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz, yang mengancam upaya gencatan senjata yang sedang diupayakan kedua belah pihak.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan melalui kantor berita Fars, juru bicara IRGC mengungkapkan bahwa angkatan laut Iran telah menahan kapal tanker Ocean Koi. Kapal berbendera Barbados tersebut dituduh berupaya mengganggu kepentingan nasional dan ekspor minyak Iran. Stasiun televisi pemerintah, Press TV, bahkan merilis rekaman video yang memperlihatkan pasukan Iran saat menaiki dan menguasai kapal tersebut.
Di sisi lain, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa militer Amerika Serikat telah melumpuhkan dua kapal tanker berbendera Iran yang mencoba mengakses pelabuhan di Teluk Oman. Laksamana Bradley Cooper, komandan CENTCOM, menegaskan bahwa pasukan AS di Timur Tengah tetap berkomitmen penuh untuk menegakkan blokade terhadap setiap kapal yang keluar-masuk Iran.
Sebelum insiden penyitaan tersebut, situasi di Selat Hormuz memanas akibat baku tembak yang melibatkan aset militer kedua negara. Presiden AS Donald Trump menuding Iran telah melakukan penyerangan terhadap tiga kapal perusak Angkatan Laut AS di kawasan strategis tersebut. Sebaliknya, komando militer tertinggi Iran menuduh AS telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menargetkan tanker minyak dan kapal lainnya. Pihak Iran melaporkan bahwa serangan tersebut mengakibatkan 10 pelaut terluka dan lima lainnya hilang.
Selain insiden laut, Iran juga menuduh AS melancarkan serangan udara di Pulau Qeshm, titik strategis di pintu masuk Selat Hormuz. Iran mengklaim telah membalas serangan tersebut dengan menyasar kapal-kapal militer AS di sebelah timur selat dan di selatan pelabuhan Chabahar. Meskipun demikian, Presiden Trump meremehkan insiden tersebut sebagai sekadar “sentuhan kasih sayang” dan membantah adanya pelanggaran terhadap jeda pertempuran.
Di tengah konflik yang memanas, upaya diplomasi terus berlanjut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintahannya masih menanti tanggapan Iran atas proposal terbaru guna mengakhiri perang secara permanen. Wakil Presiden AS JD Vance juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, di Washington, DC, untuk membahas mediasi yang dipimpin oleh Pakistan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa Teheran masih meninjau proposal tersebut. Baghaei juga menegaskan bahwa pasukan Iran terus memantau situasi dengan ketat dan siap merespons segala bentuk agresi yang mengancam kedaulatan negara.
Rezim Maritim Baru di Selat Hormuz
Insiden ini menandai pergeseran strategi militer yang signifikan bagi Iran. Koresponden Al Jazeera, Resul Serder, melaporkan dari Teheran bahwa Iran kini tengah menyusun apa yang disebut sebagai “rezim maritim baru”. Melalui pembentukan badan bernama “Otoritas Selat Teluk Persia”, Iran berniat mengelola jalur pelayaran dengan aturan, regulasi, dan protokol yang lebih ketat.
Berdasarkan peraturan baru tersebut, setiap kapal yang berniat melintasi Selat Hormuz diwajibkan mendapatkan izin penuh dari pasukan Iran. Pengelola kapal diwajibkan melakukan koordinasi serta mengirimkan rincian rencana pelayaran melalui surel kepada otoritas Iran. Kebijakan ini diberlakukan di kawasan yang menjadi jalur utama bagi seperlima pasokan minyak dunia, sekaligus menunjukkan ketegasan Iran dalam merespons lingkungan strategis yang berubah akibat perang di kawasan tersebut.
Ringkasan
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkat tajam setelah kedua pihak saling menyita kapal tanker minyak di kawasan Teluk Oman dan Selat Hormuz. Iran mengklaim telah menahan kapal tanker Ocean Koi dengan tuduhan mengganggu kepentingan nasional, sementara militer AS menegaskan komitmennya untuk memblokade kapal-kapal Iran. Konflik ini diperburuk dengan adanya baku tembak, serangan udara, serta tuduhan pelanggaran gencatan senjata yang memicu jatuhnya korban jiwa dan hilangnya sejumlah pelaut.
Di tengah eskalasi militer, Iran mulai menerapkan “rezim maritim baru” melalui pembentukan Otoritas Selat Teluk Persia yang mewajibkan setiap kapal melapor dan mendapat izin sebelum melintas. Meskipun upaya diplomatik terus diupayakan oleh AS melalui mediasi pihak ketiga, pemerintah Iran menyatakan masih meninjau proposal perdamaian tersebut. Saat ini, kedua negara tetap bersiaga dan menegaskan kesiapan untuk merespons ancaman terhadap kedaulatan masing-masing di jalur pelayaran strategis dunia.