Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Herman Saherudin, menegaskan bahwa disiplin belanja pemerintah menjadi pilar utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap di angka 5,61 persen di tengah dinamika ketidakpastian global.
Menurut Herman, pemerintah kini secara konsisten menerapkan pola penyerapan anggaran yang lebih tepat waktu. Langkah ini diambil agar manfaat belanja negara dapat segera dirasakan oleh masyarakat, sekaligus memicu akselerasi aktivitas ekonomi secara lebih dini.
“Konsumsi pemerintah harus lebih disiplin. Dalam konteks ini, disiplin berarti penyerapan anggaran dilakukan tepat waktu,” ujar Herman saat menghadiri acara SMBC Indonesia di Jakarta, Selasa (19/5).
Herman menyoroti pola belanja yang selama ini cenderung menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa penundaan belanja secara otomatis akan menghambat multiplier effect atau efek pengganda yang krusial bagi perekonomian. Bagi Kemenkeu, APBN bukan sekadar alat fiskal, melainkan motor penggerak yang tidak boleh ditahan konsumsinya.
Rupiah Tertekan hingga Tembus Rp 17.500 Per Dolar AS, Purbaya Gelar Rapat Darurat di Lobi Kantor Kemenkeu
Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenkeu melakukan restrukturisasi pola belanja melalui berbagai program strategis nasional. Dengan perapian sistem ini, konsumsi pemerintah diharapkan dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan sejak awal tahun.
Strategi fiskal ini terbukti membuahkan hasil. Pada kuartal I 2026, realisasi konsumsi pemerintah tercatat mencapai lebih dari 20 persen dari total alokasi tahunan. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi pemerintah yang menyentuh angka 21,81 persen secara tahunan (year-on-year).
“Dengan menerapkan disiplin konsumsi tepat waktu, realisasi di kuartal pertama mencapai di atas 20 persen. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi terlihat lebih tinggi dan mampu menciptakan efek pengganda yang positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Herman menegaskan bahwa kualitas belanja negara tidak hanya diukur dari besaran anggaran, melainkan juga dari ketepatan waktu, efektivitas, serta dampaknya terhadap perekonomian secara luas. Baginya, belanja pemerintah yang ideal adalah belanja yang disiplin, berdampak nyata, dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Kemenkeu berkomitmen menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit APBN dan efisiensi pengelolaan kas negara. “Kami berkomitmen menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen terhadap PDB. Selain itu, kami terus memantau kedisiplinan penyerapan anggaran serta memastikan manajemen kas negara berjalan seefektif mungkin,” tegas Herman.
Terkait pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Herman mengingatkan bahwa SILPA yang terlalu besar mengindikasikan pembiayaan yang kurang efisien karena dapat menimbulkan biaya dana tambahan. Oleh karena itu, sinergi antara ketepatan belanja dan manajemen kas yang sesuai dengan kebutuhan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.
Ringkasan
Kementerian Keuangan menegaskan pentingnya disiplin belanja pemerintah sebagai pilar utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah kini menerapkan strategi penyerapan anggaran yang lebih tepat waktu untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun, sehingga efek pengganda ekonomi dapat segera dirasakan oleh masyarakat sejak awal tahun.
Langkah strategis ini terbukti berhasil meningkatkan realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal pertama tahun 2026 hingga melampaui 20 persen. Selain fokus pada ketepatan waktu, Kemenkeu berkomitmen menjaga stabilitas fiskal melalui pengendalian defisit di bawah 3 persen terhadap PDB serta pengelolaan manajemen kas yang lebih efisien guna menghindari penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).