PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akhirnya angkat bicara terkait potensi keterlibatannya dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Wacana ini menjadi sorotan mengingat selama ini skema KPR bersubsidi umumnya hanya melibatkan bank-bank BUMN serta Bank Pembangunan Daerah (BPD).
EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, menegaskan bahwa BCA akan senantiasa mengikuti setiap arahan kebijakan dari pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan terkait penyaluran KPR subsidi ini. “Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, dalam rangka menyiapkan pelayanan yang berkualitas bagi segenap nasabah,” ungkap Hera kepada Katadata pada Rabu (27/8). Lebih lanjut, Hera menjelaskan bahwa BCA akan tetap berkomitmen untuk mendorong penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor, namun dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian bank dan penerapan manajemen risiko yang disiplin. Kendati demikian, hingga kini BCA belum menetapkan target spesifik untuk penyaluran KPR.
Rencana partisipasi BCA dalam penyaluran KPR bersubsidi ini sebelumnya sempat disuarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun, masih menjadi pertanyaan apakah skema KPR subsidi yang akan dijalankan oleh BCA nantinya akan turut memanfaatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, sebagaimana yang berlaku pada bank-bank pemerintah saat ini.
Di sisi lain, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program rumah subsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya melaporkan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai angka Rp 18,8 triliun hingga semester I 2025. Anggaran sebesar itu telah berhasil mendukung pembangunan 115.930 unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 sendiri awalnya mencapai total Rp 29,1 triliun. Namun, seiring arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program, target FLPP untuk tahun 2025 dinaikkan secara signifikan menjadi 350 ribu unit rumah. Penyesuaian target ambisius ini mendorong peningkatan kebutuhan anggaran menjadi Rp 47,4 triliun. Rinciannya adalah Rp 35,2 triliun untuk FLPP, Rp 6,7 triliun dialokasikan untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
Selain skema FLPP, pemerintah juga terus menyalurkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumah mereka secara mandiri. Pada tahun 2025, alokasi awal anggaran BSPS tercatat sebesar Rp 1,45 triliun, yang ditargetkan untuk 65.392 unit rumah.
Baca juga:
- Kilas Balik BCA: Dari Keluarga Salim ke Grup Djarum dan Peralihan 51% Saham
- BCA Respons Protes Nikita Mirzani Soal Mutasi Rekening Dibuka di Sidang
Ringkasan
BCA menyatakan kesiapannya mengikuti arahan pemerintah terkait penyaluran KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), meskipun belum menetapkan target spesifik. BCA akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian bank serta manajemen risiko yang disiplin. Partisipasi BCA dalam program ini masih menunggu kepastian skema yang akan digunakan, termasuk kemungkinan pemanfaatan FLPP.
Pemerintah sendiri telah merealisasikan Rp 18,8 triliun untuk program rumah subsidi melalui FLPP hingga semester I 2025, mendukung pembangunan 115.930 unit rumah. Target FLPP untuk 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit, membutuhkan anggaran Rp 47,4 triliun, termasuk alokasi untuk SMF dan subsidi uang muka. Selain FLPP, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).