Perum Bulog berencana membangun fasilitas penggilingan gabah pada tahun depan. Proyek ambisius ini akan dibiayai dari anggaran pencadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebesar 3 juta ton, dengan alokasi dana mencapai Rp 22,7 triliun. Anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa total anggaran negara yang diberikan kepada Bulog masih menunggu finalisasi perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, ia menegaskan bahwa Bulog akan memaksimalkan anggaran tersebut untuk meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan memperkuat infrastruktur pendukungnya. “Kami berkomitmen untuk memanfaatkan anggaran negara secara optimal demi mencapai hasil terbaik. Pembangunan penggilingan gabah merupakan salah satu opsi yang akan dipertimbangkan,” ungkap Ahmad saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Senin (1/9).
Selain rencana pembangunan penggilingan, Bulog juga tengah gencar menggelontorkan CBP dalam bentuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Target penyaluran hingga Desember 2025 mencapai 1,3 juta ton beras SPHP melalui tiga jalur distribusi utama: pasar tradisional, ritel modern, dan Koperasi Desa Merah Putih. Meskipun demikian, penyaluran saat ini masih di bawah target. Ahmad menyebutkan, penyaluran beras SPHP baru mencapai 6.000-6.500 ton per hari, atau kurang dari 250.000 ton selama dua bulan terakhir (sekitar 19% dari target awal 7.000 ton per hari). Bulog berupaya meningkatkannya hingga mencapai target baru 10.000 ton per hari sesuai arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Ke depan, Bulog berencana meningkatkan pasokan beras SPHP di ritel modern. Hal ini dilakukan untuk merespon tingginya permintaan dan mengatasi masalah stok yang kerap kosong di berbagai gerai. “Sesuai arahan Menteri, prioritas utama kami adalah menyalurkan beras SPHP ke pasar tradisional. Namun, kami akan meningkatkan pasokan ke ritel modern jika diperlukan,” jelas Ahmad.
Baca juga:
- Pemerintah Akui Distribusi Pangan Terganggu Demo, akan Temui Petani dan Ritel
- Pemerintah Proyeksi Produksi Beras Melonjak Tembus 31 Juta Ton Tahun Ini
- Stok Bahan Pokok di Pasar Menipis Imbas Demo, Pedagang Mulai Batasi Penjualan
Komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan juga terlihat dari alokasi anggaran yang signifikan. Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan Rp 164,4 triliun untuk program ketahanan pangan pada tahun 2026, meningkat hampir 18% (Rp 25 triliun) dari anggaran tahun ini. Tiga program prioritas yang akan dibiayai dari APBN 2026 meliputi penguatan fungsi Perum Bulog (Rp 22,7 triliun), pembangunan lumbung pangan (Rp 53,3 triliun), dan subsidi pupuk (Rp 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton).
Upaya perlindungan petani juga menjadi fokus pemerintah. Pemerintah telah memangkas 145 peraturan terkait penyaluran pupuk. Selain itu, peningkatan stok beras telah berhasil meningkatkan stok di gudang Bulog hingga lebih dari 4 juta ton. “Ke depan, kami akan melanjutkan keberhasilan ini dengan penguatan fungsi Bulog senilai Rp 22,7 triliun agar Bulog dapat menjalankan tugasnya secara optimal,” pungkas Prabowo.
Ringkasan
Bulog merencanakan pembangunan penggilingan gabah tahun depan dengan dana Rp 22,7 triliun dari anggaran pencadangan pangan sebesar 3 juta ton beras dan gabah. Dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog juga akan memaksimalkan anggaran untuk infrastruktur pendukung CBP.
Selain pembangunan penggilingan, Bulog menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025 melalui pasar tradisional, ritel modern, dan koperasi. Meskipun penyaluran saat ini masih di bawah target, Bulog berupaya meningkatkannya hingga 10.000 ton per hari. Peningkatan pasokan beras SPHP di ritel modern juga direncanakan untuk mengatasi stok yang sering kosong.