Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) mendesak pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui kebijakan yang lebih terukur, berbasis bukti empiris, dan berpihak pada kelompok masyarakat rentan. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang memburuk, ditandai dengan aksi-aksi massa di berbagai daerah, menjadi perhatian utama LPEM.
LPEM mengidentifikasi sejumlah permasalahan mendasar yang memicu keresahan tersebut. Turunnya aktivitas ekonomi di lapisan bawah, peningkatan angka pengangguran, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah oleh ketidakpastian ekonomi global dan ketimpangan yang semakin lebar antara kelompok elite dan kelas menengah. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diiringi penciptaan lapangan kerja berkualitas hanya akan memperlebar jurang ketimpangan,” tulis LPEM dalam keterangan resminya pada Kamis (4/9). Begitu pula pencapaian target stok pangan tanpa memperhatikan keterjangkauan harga justru akan menambah beban hidup masyarakat.
LPEM menilai, sejumlah program pemerintah berjalan terlalu cepat tanpa mempertimbangkan proses adaptasi yang memadai di tingkat kementerian maupun daerah. Minimnya partisipasi masyarakat sipil dan pelaku ekonomi kerakyatan menyebabkan kebijakan yang diterapkan kerap berdampak negatif. Oleh karena itu, lembaga riset ekonomi tertua di Indonesia ini menyerukan pemerintah untuk kembali pada pengambilan kebijakan yang teknokratis, transparan, dan senantiasa membuka ruang dialog yang konstruktif dengan publik.
Rekomendasi Jangka Pendek
Sebagai solusi jangka pendek, LPEM memberikan sembilan rekomendasi konkrit kepada pemerintah, antara lain:
- Mengevaluasi program-program besar seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, dengan melakukan uji coba dan memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
- Membatalkan rencana pengurangan dana transfer ke daerah untuk menghindari dampak negatif terhadap layanan publik.
- Melakukan perampingan birokrasi, sebagai alternatif dari penambahan kementerian atau lembaga baru.
- Mengembalikan fungsi pemerintah sebagai stabilisator harga beras, tidak hanya sebagai pengelola cadangan beras.
- Meluncurkan program padat karya jangka pendek untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur dasar.
- Menerapkan kebijakan yang juga menyasar kelas menengah, misalnya melalui peningkatan akses terhadap kredit, transportasi publik, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- Mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara, dengan memastikan bonus dan tunjangan terkait langsung dengan kinerja ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- Menjamin transparansi data ekonomi untuk menjaga validitas data dan kepercayaan publik.
- Memperbaiki komunikasi publik dengan pendekatan yang empatik dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Di luar langkah-langkah darurat tersebut, LPEM juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Hal ini mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset dan inovasi, penguatan kelembagaan, perbaikan iklim usaha, pembangunan konektivitas, serta pemberantasan korupsi.
LPEM menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip evidence-based policy agar setiap keputusan pemerintah tidak hanya mengejar target statistik semata, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ringkasan
LPEM-FEB UI merekomendasikan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui kebijakan yang terukur dan berpihak pada masyarakat rentan. Kondisi ekonomi yang memburuk, ditandai dengan aksi massa dan peningkatan pengangguran serta harga kebutuhan pokok, menjadi perhatian utama. Program pemerintah dinilai berjalan terlalu cepat tanpa adaptasi memadai dan partisipasi masyarakat sipil, sehingga berdampak negatif.
Sebagai solusi jangka pendek, LPEM merekomendasikan evaluasi program seperti MBG dan TKD, pembatalan pengurangan dana transfer daerah, perampingan birokrasi, stabilisasi harga beras, program padat karya, dan peningkatan akses kelas menengah terhadap layanan publik. Selain itu, transparansi data ekonomi dan komunikasi publik yang empatik juga penting. Strategi jangka panjang meliputi pengembangan SDM, riset, dan perbaikan iklim usaha.